TNI Jaga Keamanan Natuna

    Zaenal Arifin - 06 Januari 2020 15:56 WIB
    TNI Jaga Keamanan Natuna
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi (kiri). (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak
    Jakarta: Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak akan terlibat dalam polemik yang terjadi di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Ketegangan yang terjadi di perairan Natuna dinilai menjadi urusan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok.

    "Urusan ketegangan itu sudah urusan diplomatik, urusan TNI adalah urusan pengamanan laut, pengamanan perbatasan di wilayah laut, pengamatan dan pengintaian apa yang terjadi di lautan, wilayah kedaulatan dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kita," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 6 Januari 2020.

    Sisriadi menegaskan TNI bertugas melakukan operasi agar laut Indonesia aman dari berbagai kejahatan. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) 1 Laksamana Madya TNI Yudo Margono pun mengatakan TNI sudah melaksanakan operasi rutin di wilayah laut Indonesia.

    "Ada berbagai macam operasi untuk bidang kemaritiman antara lain, operasi pengamanan perbatasan laut, operasi pengamanan laut, operasi siaga tempur laut, kemudian ada operasi Kohanudnas (ketahanan udara nasional), operasi pengamatan dan pengintaian udara nasional yang dilakukan oleh unsur-unsur bawahan Kogabwilhan 1," jelas Sisriadi.

    Indonesia sudah memberikan nota protes diplomatik ke Pemerintah Tiongkok atas insiden di Natuna. Nota protes atas pelanggaran ZEE Indonesia dilayangkan Kementerian Luar Negeri setelah kapal penjaga pantai Tiongkok mengawal nelayan untuk mencuri ikan di perairan Indonesia. Kemenlu juga memanggil Duta Besar Tiongkok untuk menyampaikan protes kerasnya.
     
    Juru bicara Kemenlu Tiongkok, Geng Shuang, menjawab nota protes Indonesia. Geng menyebut Tiongkok tidak pernah melanggar hukum internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).
     
    Negeri Tirai Bambu itu mengeklaim Natuna masuk dalam sembilan garis putus yang ditetapkan Tiongkok secara historis. Sembilan garis putus atau yang disebut nine dash line merupakan wilayah historis yang diklaim Tiongkok di Laut China Selatan.
     
    Namun berdasarkan UNCLOS, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Kemenlu RI meminta Tiongkok menghormati keputusan UNCLOS 1982 atas hak berdaulat Indonesia di ZEE.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id