TNI Taati Perjanjian Internasional Terkait Perairan Natuna

    Zaenal Arifin - 06 Januari 2020 12:40 WIB
    TNI Taati Perjanjian Internasional Terkait Perairan Natuna
    Operasi siaga 2020 di Natuna. (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat).
    Jakarta: Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi, mengatakan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara, melakukan prosedur yang sudah disepakati secara internasional. Hal ini terkait ketegangan di Laut Natuna atas kapal patroli Tiongkok yang memasuki wilayah Indonesia.

    "Jadi sebagai negara yang patuh pada hukum-hukum internasional, kita melakukan kegiatan, dengan memegang teguh aturan-aturan pelibatan (Rule of Engagement), yang berpedoman pada hukum-hukum laut nasional dan internasional," kata Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 6 Januari 2020.

    Menurut dia, kapal nelayan Tiongkok sengaja memasuki perairan Natuna Utara. Didampingi kapal patroli Tiongkok, mereka memprovokasi prajurit yang sedang bertugas, agar melanggar hukum laut internasional.

    Namun Sisriadi menyebut, pihaknya tak mudah terpancing. Meski telah timbul ketegangan, tak ada perjanjian internasional yang dilanggar Indonesia.

    "Kalau itu terjadi (terprovokasi), justru kita yang bisa disalahkan secara internasional dan kita yang rugi. Oleh karena itu prajurit kita melakukan tugasnya dengan aturan pelibatan yang diadopsi dari hukum yang berlaku secara nasional maupun internasional," jelasnya.

    Personel TNI dari Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, diminta memegang teguh aturan-aturan pelibatan saat patroli. Sisriadi mewanti-wanti pasukan supaya tak terprovokasi.

    "Prajurit-prajurit TNI AL dan AU melakukan operasi dengan memegang pada hukum-hukum laut nasional dan internasional, jadi kita tidak ingin terprivokasi," kata dia. 

    Pemerintah Indonesia memberikan nota protes diplomatik kepada Pemerintah Tiongkok atas insiden di Natuna. Nota protes atas pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dilayangkan Kementerian Luar Negeri setelah kapal penjaga pantai Tiongkok mengawal nelayan untuk mencuri ikan di perairan Indonesia itu. Selain memberikan nota protes, Kemenlu juga memanggil Duta Besar Tiongkok untuk menyampaikan protes kerasnya.
     
    Sementara itu, Tiongkok, lewat juru bicara Kemenlu mereka, Geng Shuang menjawab nota protes Indonesia dengan mengatakan negaranya tidak melanggar hukum internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).
     
    Menurut mereka, Natuna masuk dalam sembilan garis putus yang ditetapkan Tiongkok secara historis. Sembilan garis putus atau yang disebutnine dash lineadalah wilayah historis yang diklaim Tiongkok di Laut China Selatan.
     
    Namun, berdasarkan UNCLOS, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Kemenlu RI meminta Tiongkok untuk menghormati keputusan UNCLOS 1982 atas hak berdaulat Indonesia di ZEE tersebut



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id