Hal yang Perlu Diperhatikan dari Kebijakan Pelarangan Mudik

    Fachri Audhia Hafiez - 06 April 2021 10:05 WIB
    Hal yang Perlu Diperhatikan dari Kebijakan Pelarangan Mudik
    Ilustrasi. Medcom.id



    Jakarta: Pemerintah telah melarang pelaksanaan mudik Lebaran 2021. Keputusan ini diambil dari hasil rapat koordinasi tingkat menteri mengenai persiapan penyelenggaraan Idulfitri 1442 Hijriah.

    Ada delapan poin yang perlu diperhatikan semua pihak dari kebijakan tersebut. Pertama, pelarangan mudik dilaksanakan serentak pada 6-17 Mei 2021.






    "Kedua, larangan mudik berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN), BUMN, swasta, dan seluruh masyarakat Indonesia," bunyi keterangan dalam akun media sosial Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dikutip Medcom.id, Selasa, 6 April 2021.

    Ketiga, ASN atau pegawai dengan keperluan dinas diminta menyertakan surat dinas yang ditandatangani pejabat eselon II. Masyarakat yang ingin mudik dengan keperluan mendesak menggunakan surat keterangan kepala desa. Keempat, warga diimbau tak bepergian jika benar-benar mendesak.

    Kelima, Kebijakan cuti bersama tetap berlaku pada 12 Mei 2021. Keenam, pemberian bantuan sosial (bansos) dilakukan pada awal Mei 2021. Khusus bansos DKI Jakarta diberikan pada awal hingga pertengahan Mei 2021.

    Ketujuh, kegiatan keagamaan saat Ramadan dan Idulfitri 2021 akan diatur Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idulfitri 1442 Hijriah/2021 Masehi pada Senin, 5 April 2021.

    Baca: Epidemiolog: Aturan Pelarangan Mudik Butuh Peran Aktif Masyarakat

    Kedelapan, pengawasan lintas batas secara teknis juga harus dikoordinasikan dengan sejumlah kementerian atau lembaga. Mulai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), TNI/Polri, dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

    Aturan pengendalian mudik 

    Kemenhub masih menggodok Peraturan Menhub (Permenhub) tentang Pengendalian Transportasi pada masa Idulfitri 2021. Beleid ini diperlukan sebagai dukungan sekaligus tindak lanjut terhadap larangan mudik yang sudah diumumkan pemerintah.

    "Kami tengah melakukan finalisasi Permenhub tersebut," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis.

    Budi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan Permenhub. Aturan itu rencananya akan diterbitkan dalam waktu dekat.

    "Jadi kami tegaskan lagi bahwa keputusan larangan mudik tahun ini sudah final. Untuk itu, kami meminta masyarakat untuk tidak mudik pada tahun ini agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadinya lonjakan kasus covid-19," ujar Budi.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id