comscore

UU Pers Belum Tajam Merumuskan Regulasi Media Online

Fachri Audhia Hafiez - 30 September 2021 15:24 WIB
UU Pers Belum Tajam Merumuskan Regulasi Media Online
Dosen Magister Hukum Universitas Semarang Bambang Sadono. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Dosen Magister Hukum Universitas Semarang Bambang Sadono menilai Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum mengakomodasi sejumlah hal. Termasuk, mempertajam mengenai aturan media daring aturan online.

"Kalau kita melihat kekurangan dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini saya melihat misalnya kurang tajam merumuskan media baru ini, online, dan virtual ini," kata Bambang dalam diskusi virtual bertajuk 'Memperkuat Insan Pers Melalui UU Pers Nomor 40 Tahun 1999', Kamis, 30 September 2021.

 



Bambang menuturkan menjamurnya media daring juga mesti diperkuat dengan rumusan di UU Pers. Sehingga, tantangan yang dihadapi insan pers bisa diakomodasi lewat beleid tersebut.

"Basisnya sudah ada sebenarnya yaitu saluran yang tersedia. Segala saluran yang tersedia itu adalah istilah atau kalimat yang kita pasang ya untuk mewadahi kemungkinan perkembangan media media baru pada waktu itu," ucap Bambang.

Kekurangan lainnya dari UU Pers belum melindungi profesi wartawan dengan pemisahan editorial dengan kebijakan bisnis atau politik pemilik. Kondisi itu disebut membuat redaksi tak punya kekuatan ketika ada intervensi dari pemilik media.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu mendorong adanya batasan pemilik dengan awak media. Misalnya, tidak boleh mendikte kebebasan para awak media.

"Harus bisa dirumuskan dengan tegas kembali posisi pemimpin redaksi itu yang luar biasa dulu ya, kemudian hilang. Itu menurut saya perlu dikuatkan kembali sehingga ada batas-batas," ujar Bambang.

Selain itu, UU Pers dinilai kurang tegas mengatur Dewan Pers sebagai lembaga regulasi mandiri. Menurut Bambang, Dewan Pers bisa menjadi lembaga yang diatur setara seperti kelembagaan pemerintah lain.

UU Pers, kata Bambang, juga belum melindungi kepentingan ekonomi atau kesejahteraan awak media. Menurut Bambang, saat pembentukan UU Pers sempat didengungkan wartawan diberikan saham kepemilikan.

Hal itu sebagai salah satu poin untuk menyejahterakan wartawan. Namun, hal tersebut tidak menjadi pokok pembicaraan lebih lanjut.

"Karena kita mengejar target utama pada waktu itu yaitu intinya bahwa kita menghilangkan sensor dan bredel itu sudah tercapai, menghilangkan kewajiban mendaftar di pemerintah. Sehingga, detail seperti ini waktu itu tidak sempat dibahas," tutur Bambang.

Bambang mendorong pembenahan UU Pers untuk membereskan masalah-masalah tersebut. Hal-hal yang menyangkut permasalahan wartawan mesti diperkuat lewat regulasi baru.

"Juga jangan lupa perlindungan pers dan wartawan hakikatnya adalah perlindungan hukum. Karena kita tidak tidak mau ada masalah-masalah intimidasi fisik dan sebagainya," ujar Bambang.

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id