Kisruh Partai Demokrat, Jimly Asshiddiqie Sarankan 2 Hal Ini ke Pemerintah

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 07 Maret 2021 21:40 WIB
    Kisruh Partai Demokrat, Jimly Asshiddiqie Sarankan 2 Hal Ini ke Pemerintah
    Jimly Asshiddiqie. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra



    Jakarta: Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie ikut merespon gaduh kongres luar biasa (KLB) Demokrat. Ia mengatakan pemerintah memang harus netral dalam menanggapi kisruh tersebut.

    Prof Jimly memberikan saran apa yang mesti dilakukan pemerintah saat mengambil sikap netral. Pertama adalah tidak mengesahkan pendaftaran pengurus hasil KLB Deli Serdang.






    Kalau Pemerintah hendak mematikan sikap netralnya, bisa saja Pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus KLB tersebut,” tulis Jimly melalui akun Twitternya @JimlyAS, Minggu, 7 Maret 2021.

    Kedua sebagai bentuk pemerintah netral adalah mencari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) anyar, pengganti Moeldoko.

    Presiden angkat KSP baru utk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang, Sumatra Utara, masalah internal partai. Pemerintah tak mau ikut campur.
     
    Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD,” kata Mahfud dalam Twitter resminya seperti dikutip Medcom.id, Sabtu, 6 Maret 2021.
     
    Mahfud menyebut KLB Demokrat belum menjadi masalah hukum. Sebab, belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari partai berlambang mercy itu.

    Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” papar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

    KLB Demokrat, kata Mahfud, bisa menjadi masalah hukum bila dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Pemerintah baru bisa meneliti keabsahannya berdasarkan undang-undang serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
     
    Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan, jadi pengadilanlah pemutusnya,” terang Mahfud.
     
    Dia menegaskan pemerintah tidak pernah melarang KLB atau musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang dianggap sempalan. Hal itu untuk menghormati independensi parpol meski risikonya pemerintah dituding ‘mencuci tangan.’
     
    Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi dan memecah belah,” tutur dia.

    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id