Alasan Pemerintah Ambil Kebijakan PPKM Jawa-Bali

Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Jawa-Bali. Masyarakat mulai kendur menerapkan protokol kesehatan.

Tito menuturkan masyarakat jenuh terus berada di rumah. Kejenuhan itu memicu masyarakat ke luar rumah dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini memicu peningkatan kasus covid-19.
"Faktor pertama, masyarakat mungkin take for granted (membenarkan), mungkin karena jenuh berkepanjangan dengan hal (rutinitas) yang sama," kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Desember 2020.

Kedua, pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat masyarakat ikut melonggarkan penerapan protokol kesehatan. "Melihat terjadi pelonggaran-pelonggaran akhirnya jadi ikut-ikutan longgar juga. (Masyarakat menjadi) lalai," ucap Tito.

(Baca: Protokol Kesehatan Kendur, Kasus Covid-19 Melonjak Hingga 113%)

Ketiga, Satgas Covid-19 di sejumlah daerah juga merasa jenuh menindak pelanggar protokol kesehatan. Sehingga, pemerintah mengambil kebijakan PPKM Jawa-Bali. Cara ini diharapkan mendorong pemerintah daerah dan Satgas Covid-19 daerah memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan aturan pelaksanakan PPKM Jawa-Bali. Aturan tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

PPKM Jawa-Bali digelar mulai 11-25 Januari 2021. Pembatasan fokus di 24 kabupaten/kota dengan kasus covid-19 yang tinggi. Sejumlah kegiatan dibatasi, seperti bekerja, bersekolah, beribadah, hingga wisata.

(REN)