Cegah Polisi Nakal, Mabes Polri Perintahkan Kasatwil Lakukan Pengawasan

    Siti Yona Hukmana - 20 Oktober 2021 16:58 WIB
    Cegah Polisi Nakal, Mabes Polri Perintahkan Kasatwil Lakukan Pengawasan
    ilustrasi/medcom.id



    Jakarta: Mabes Polri memerintahkan para Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) untuk melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan anggota di lapangan. Hal itu guna mencegah pelanggaran oleh anggota. 

    "Standar operasional prosedur (SOP) harus terus diperhatikan, kita harus terus mengingatkan ini," kata Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo saat dikonfirmasi, Rabu, 20 Oktober 2021.

     



    Ferdy mengatakan perintah itu disampaikan kepada Kasatwil dalam analisis dan evaluasi (Anev) di Mabes Polri pada Selasa, 19 Oktober 2021. Hal itu sebagai upaya mencegah terulangnya pelanggaran oleh anggota.

    "Anev ini kita lakukan berkala," ujar jenderal bintang dua itu. 

    Anggota polisi kerap bermasalah belakangan. Antara lain, anggota Polresta Tangerang Bripka NP yang membanting mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, Fariz, saat pengamanan unjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang pada Rabu, 13 Oktober 2021. 

    Brigadir NP ditahan di Polda Banten. Penahanan dalam rangka pemeriksaan oleh Div Propam Polri dan Propam Polda Banten serta menyelidiki unsur pidana dalam insiden smackdown itu.

    Baca: Mahasiswa Korban Smackdown Polisi Dipersilakan Buat Laporan

    Kemudian, penetapan tersangka terhadap pedagang LG saat membela diri dalam peristiwa penganiayaan oleh preman di Pasar Pajak, Gambir, Deli Serdang, Medan, Sumatra Utara. Kepala Unit (Kanit) Resintel Polsek Percut Sei Tuan dan Kapolsek Percut Sei Tuan dicopot buntut penetapan tersangka itu. Kedua anggota polisi itu diduga telah menyalahi prosedur.

    Selanjutnya, Kapolsek Parigi Iptu IDGN dicopot karena memperkosa anak tersangka kasus pencurian ternak. IDGN dipastikan akan mendapat sanksi etik dan pidana. 

    Terakhir, Aipda Monang Parlindungan Ambarita yang membenarkan penggeledahan handphone  seorang remaja sebagai pemeriksaan identitas. Tindakan Aipda Ambarita dinilai telah melanggar prosedur. Pemeriksaan handphone harus ada surat perintah. Aipda Ambarita dimutasi sebagai Bintara bagian Humas Polda Metro Jaya.

    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id