Indonesia Tagih Janji Pendanaan Lingkungan dari Norwegia

    Theofilus Ifan Sucipto - 09 Desember 2019 23:50 WIB
    Indonesia Tagih Janji Pendanaan Lingkungan dari Norwegia
    Wakil Menteri KLHK Alue Dohong (kiri) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia Ola Elvestuen (kanan)
    Madrid: Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Norwegia di Konferensi Perubahan Iklim ke-25 (COP25). Pertemuan itu membahas percepatan pemanfaatan dana lingkungan bagi Indonesia.

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Alue Dohong menyebut Indonesia meminta dana dari perjanjian Letter of Intent (LoI) Indonesia-Norwegia segera direalisasikan. Apalagi, Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mengelola dana dari perjanjian tersebut.

    "Namun Indonesia merasa proses verifikasi oleh verifikator independen dari Norwegia berlangsung cukup lama terhadap capaian Indonesia menurunkan emisi," kata Alue di Gedung Ifema Madrid, Spanyol, Senin 9 Desember 2019.

    Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia Ola Elvestuen merespons keluhan Indonesia. Menurut Ola, proses verifikasi masih tahap finalisasi. Padahal penandatangan kerja sama LoI telah dilakukan sejak 2010.

    "Kita perlu melakukan selebrasi 10 tahun kerja sama Indonesia-Norwegia dengan menunjukkan capaian kerja sama kita kepada dunia," ujarnya.

    Ola pun sepakat pada pernyataan itu. Menurut dia, kedua negara telah banyak melakukan standardidasi penghitungan pengurangan emisi yang menjadi basis penggunaan dana LoI.

    Alue juga menyampaikan keseriusan Indonesia di depan Ola dengan mengisiasi pembentukan International Tropical Peatland Centre (ITPC). Hal itu sebagian bentuk kerja sama selatan-selatan untuk mengurangi emisi dan perbaikan tata kelola hutan dan lahan.

    Sementara itu, Staf Ahli Menteri bidang Industri dan Perdagangan Internasional Laksmi Dhewanthi menambahkan kedua negara perlu menyepakati tata waktu yang jelas. Hal itu untuk mengoperasikan BPDLH dalam mengelola dana dari LoI Indonesia-Norwegia.

    "Sehingga penyaluran dan penggunaan dana tersebut dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan kinerja di Indonesia," ucap Laksmi.

    Apalagi, Presiden Joko Widodo menginginkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di segala bidang. Bahkan, Jokowi menggagas Omnibus Law untuk menyederhanakan birokrasi dan investasi.




    (BOW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id