Tolok Ukur Seleksi Anggota BPK Dinilai Tak Jelas

    Faisal Abdalla - 05 Agustus 2019 19:02 WIB
    Tolok Ukur Seleksi Anggota BPK Dinilai Tak Jelas
    Diskusi bertajuk 'Menakar Calon Anggota BPK RI' - Medcom.id/Faisal Abdalla.
    Jakarta: Koordinator Jaringan Informasi Rakyat (Jari Rakyat), Prasetyo, mengkritik proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan Komisi XI DPR. Komisi dinilai tak memiliki tolok ukur jelas dalam melakukan proses seleksi. 

    "Ketika berbicara siapa yang layak, hari ini tak ada parameter atau tolok ukur yang jelas bagi Komisi XI untuk memilih calon anggota BPK. Kita tegas mengatakan itu karena memang tak ada parameternya," kata Prasetyo dalam diskusi bertajuk 'Menakar Calon Anggota BPK RI' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 5 Agustus 2019. 

    Prasetyo membandingkan proses seleksi calon anggota BPK dengan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panitia seleksi (Pansel) Capim KPK dinilai memiliki mekanisme jelas dalam menentukan calon yang memenuhi kriteria, seperti melalui serangkaian tes administrasi, test psikologi, wawancara dan kesehatan. 

    Prasetyo menambahkan Komisi XI DPR tidak transparan menentukan 32 nama calon anggota BPK yang lolos tahap administrasi. Publik juga tak diberi penjelasan tolok ukur yang digunakan Komisi XI dalam melakukan proses tersebut. 

    (Baca juga: Penyaringan Capim BPK Dinilai Cacat Prosedural)

    "Mungkin tolok ukurnya itu tadi fulus, kedekatan jaringan, lalu primordialisme parpol. Mungkin tiga hal itu yang menjadikan Anda anggota BPK. Ketika Anda tak memiliki ketiga modal ini, jangan pernah bermimpi menjadi anggota BPK," ketus Prasetyo. 

    Dia menilai ada tiga kriteria yang sebenarnya bisa dijadikan tolok ukur Komisi XI mencari calon anggota BPK, yaitu integritas, indpendensi, dan profesionalisme. 

    Prasetyo meminta Komisi XI langsung mencoret calon yang memiliki rekam jejak integritas buruk. Terkait independensi, dia meminta Komisi XI tak mempertimbangkan calon yang memiliki relasi dengan partai politik. 

    "Ketika saya menjadi anggota BPK misalnya, kemudian relasi saya partai politik, kemudian saya mengaudit atau memeriksa laporan keungan pemerintah daerah yang notabenenya kepala daerah berasal dari partai yang sama, pasti selesai dinegosiasi. Karena itu tak heran ada dugaan jual beli opini wajar tanpa pengecualian. Bukan rahasia umum," ujarnya. 

    Terakhir, calon anggota BPK juga harus teruji profesionalitasnya. Hal itu bisa diukur dari dua hal, yaitu rekam jejak akademis, dan pengalaman.  

    "Kami tak ingin anggota BPK yang terpilih memiliki masa lalu yang buruk terkait profesionalitasnya," tambah dia. 



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id