Dedi Mulyadi: Merusak Lingkungan Sama dengan Kejahatan Terorisme

    Theofilus Ifan Sucipto - 12 Desember 2019 07:36 WIB
    Dedi Mulyadi: Merusak Lingkungan Sama dengan Kejahatan Terorisme
    Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.
    Madrid: Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menganggap aktivitas merusak lingkungan sama dengan kejahatan terorisme. Pemerintah dan legislator diminta solid mengatasi hal tersebut.

    "Saya melihatnya kejahatan terhadap lingkungan setara dengan kejahatan terorisme," kata Dedi di Gedung Ifema Madrid, Spanyol, Rabu, 11 Desember 2019.

    Menurut Dedi, sejatinya tindak teroris adalah kegiatan menghancurkan. Namun, kata dia, aksi terorisme merusak aspek psikologis dan komunitas yang bisa diperbaiki perlahan-lahan. "Tapi kalau kerusakan alam, siapa yang mau recovery?" ketusnya.

    Politisi Partai Golkar itu menyebut alam adalah tempat manusia berasal dan kembali. Karena itu, Dedi menilai pengerusakan lingkungan adalah kejahatan serius. "Merusak tempat kita berasal dan kembali adalah teror yang luar biasa dan merusak masa depan," tegasnya.

    Butuh Sinergi Pemerintah dan DPR

    Dedi menilai Indonesia belum terlalu serius dalam menangani kejahatan lingkungan. Menurut dia, pemerintah masih fokus mengatasi bentuk kejahatan lain seperti terorisme.

    "Untuk itu diperlukan kesungguhan secara bersama baik DPR maupun pemerintah untuk memfokuskan ini," tuturnya.

    Dedi bilang, masalah lingkungan hidup adalah hal serius karena menyangkut hajat hidup manusia. Jika siklus kehidupan terganggu, otomatis kehidupan manusia akan rusak.

    Bahkan, lanjut dia, prestasi ekonomi dan teknologi Indonesia yang baik tidak akan berarti lagi. Dedi berpendapat masyarakat tidak akan bahagia dengan situasi tersebut.

    Apalagi mengutip data Bank Dunia, Indonesia merugi hingga Rp72 triliun akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

    Sebagai perwakilan Komisi IV, Dedi mengaku bakal mengarahkan pembahasan di komisinya untuk mencegah karhutla. Salah satunya, mendorong undang-undang (UU) kehutanan lebih fokus pada hutan sebagai konservasi.

    "Hutan itu sumber daya ekonominya bukan ditebang pohonnya, tapi di aspek regulasi lingkungannya yang memberikan efek ekonomi yang tinggi," tutur Dedi.

    Regulasi itu bisa disinergikan dengan program pemerintah. Dedi mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola kehutanan kerap mengalami masalah keuangan seperti di Jawa Barat.

    Dedi mengatakan pola pikir pengelolaan ekonomi kehutanan harus diubah. Dia mengusulkan penjualan kayu dialihfungsikan dengan konservasi hutan guna menghasilkan keuntungan lebih.

    Misalnya, kata Dedi, dari 1.000 hektare lahan pihak swasta diizinkan menggunakan 10 hektare. Lahan tersebut digunakan swasta untuk mengembangkan pusat pariwisata.

    Dengan begitu, satu hotel menjaga 1.000 hektare lahan. Hal itu dinilai lebih efektif ketimbang siklus menanam dan menebang pohon terus-menerus. "Pola pikir pengelola hutan harus mulai diubah ke arah kewirausahaan sesuai dengan tuntutan hari ini," pungkas Dedi.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id