Presiden Didorong Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

    Media Indonesia - 20 Agustus 2019 18:20 WIB
    Presiden Didorong Tunda Pengesahan RUU Pertanahan
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Kuntoro
    Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Penundaan disebut akan mengerem potensi konflik yang ditimbulkan atas keberadaan sejumlah pasal di dalam RUU itu.

    Guru Besar Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Ida Nurlinda, menekankan ada sejumlah pasal di RUU Pertanahan yang masih bertentangan dengan UU Pokok Agraria. Bahkan, ada beberapa pasal di RUU tersebut yang bertentangan dengan Ketetapan MPR IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

    "Konflik sangat mungkin terjadi di masyarakat mengingat norma pengaturan hak-hak atas tanah masih berkonflik. Padahal, Tap MPR IX/2001 jelas mengamanatkan adanya penyelesaian konflik," kata Ida, Selasa, 20 Agustus 2019.

    Ida berharap Presiden menunda pengesahan RUU ini. Ia khawatir pengesahan yang tergesa akan memicu konflik antarkementerian terkait, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

    Ida meminta pemerintah dan DPR mengkaji kembali isu-isu permasalahan dalam RUU tersebut dengan melibatkan seluruh kementerian terkait, termasuk para akademikus. "Masalah pertanahan bukan hanya untuk pembangunan, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak, orang kecil," kata dia.

    Baca: Akademisi Minta RUU Pertanahan Dibahas Ulang

    RUU Pertanahan merupakan inisiatif DPR yang sudah digodok sejak 2012. Ida melihat awalnya substansi pengaturan RUU ini tidak melebar. Namun, setelah daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah masuk, ruang lingkup pengaturan RUU Pertanahan justru melebar dan jauh dari substansi.
     
    "Dalam perjalanannya, pembahasan RUU ini cenderung eksklusif, tidak melibatkan partisipasi pihak-pihak terkait secara maksimal. Tidak saja partisipasi di internal pemerintah yang kewenangannya bersinggungan dengan aspek pertanahan, tetapi juga di internal DPR," kata dia.
     
    Ia melanjutkan, RUU Pertanahan yang awalnya dimaksudkan sebagai lex spesialis dari UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Pokok Agraria) yang merupakan lex generalis, justru banyak yang bertentangan. Hal ini justru melemahkan kedudukan UU Pokok Agraria.
     
    Ida mencontohkan pemberian hak guna usaha (HGU) yang didahului dengan pemberian hak pengelolaan. Hal itu tak sejalan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Pokok Agraria. Pasal itu menegaskan HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
     
    Dalam aturan turunannya ditegaskan bahwa tanah HGU dikuasai negara. Tengok Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara. Pengertian tanah negara di dalam aturan itu adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
     
    Pengertian yang sama juga termaktub di dalam PP No 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai. Beleid itu menegaskan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU adalah tanah negara.
     
    Contoh lain kejanggalan yang ada di RUU Pertanahan, tambah Ida, adalah pemberian hak pengelolaan pada kawasan hutan. Aturan tersebut berpotensi mengubah tatanan sistem hukum sumber daya alam.
     
    "Secara prinsip hal ini berbeda. Pada hukum kehutanan kita berbicara dalam perspektif kawasan, sedangkan hak pengelolaan berbicara dalam konteks tanah sebagai suatu hamparan atau permukaan bumi sebagaimana ditegaskan dalam UU PA (Pokok Agraria)," katanya.

    Baca: Pengesahan RUU Pertanahan Picu Kerusakan Lingkungan
     
    Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN berharap RUU Pertanahan segera disahkan. Alasannya, perlu ada aturan yang rinci mengenai pengelolaan tanah di Indonesia. Aturan tanah yang terdapat pada UU Pokok Agraria dinilai sudah usang.
     
    "Perkembangan sekarang sudah luar biasa. Kita merasakan ada beberapa hal perlu diperbaiki. Perlu kita buat konsep-konsep baru. Hak di bawah tanah, hak di atas tanah, kemudian beberapa isu yang dianggap penting," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018.




    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id