Kantor Pemerintah Wajib Gunakan Bahasa Indonesia

    Damar Iradat - 09 Oktober 2019 18:52 WIB
    Kantor Pemerintah Wajib Gunakan Bahasa Indonesia
    Ilustrasi Indonesia. Foto: Medcom.id
    Jakarta: Lingkungan kerja pemerintah dan swasta wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap komunikasi resmi. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

    "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah
    dan swasta," demikian bunyi Pasal 28 ayat (1) dikutip dari Perpres 63 Tahun 2019, Rabu, 9 Oktober 2019.

    Komunikasi resmi ini meliputi komunikasi antarpegawai, antarlembaga, serta antara lembaga dan masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi lembaga pemerintah dan swasta. Komunikasi bisa dilakukan secara lisan atau tertulis dan dapat menggunakan media elektronik.

    Sementara, komunikasi resmi dengan lembaga internasional atau lembaga negara asing dapat menggunakan penerjemah untuk membantu kelancaran komunikasi. Selain itu, bahasa Indonesia juga wajib dipakai dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan. 

    Bahasa Indonesia juga wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Seperti disertasi, tesis, skripsi, laporan tugas akhir laporan penelitian, makalah, buku teks, buku referensi, prosiding, risalah forum ilmiah, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain.

    Perpres juga mewajibkan bahasa Indonesia dipakai sebagai pengantar pendidikan nasional di seluruh jenjang pendidikan. Selain bahasa Indonesia, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar atau sederajat pada tahun pertama dan kedua untuk mendukung pembelajaran.

    Dalam Perpres tersebut, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing para pelajar. Namun, bahasa Indonesia tetap wajib digunakan sebagai pengantar pada mata pelajaran tertentu di lembaga pendidikan asing.

    “Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, pendidikan agama, dan mata pelajaran terkait dengan pendidikan kewarganegaraan pada lembaga pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus,” bunyi Pasal 24 ayat (2).

    Aturan ini juga mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Penggunaanya antara lain dalam komunikasi antara penyelenggara dan penerima layanan publik, standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, dan sistem infomasi pelayanan.

    Bahasa Indonesia juga wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau perseorangan warga negara Indonesia. Sementara, nota kesepahaman yang melibatkan pihak asing dapat ditulis bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris, yang digunakan sebagai padanan atau terjemahan bahasa Indonesia.

    Perpres ini resmi ditandatangani Presiden Jokowi pada 30 September 2019. Setelah Perpres ini berlaku, Perpres Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya, dicabut.




    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id