• DONASI PALU/DONGGALA :
    Tanggal 14 NOV 2018 - RP 51.052.810.215

  • Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (Mandiri - 117.0000.99.77.00) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

MA Perbolehkan Pengurus Parpol Nyaleg Anggota DPD

Faisal Abdalla - 09 November 2018 04:01 wib
Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung (Foto:MI/Bary Fathahilah)
Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung (Foto:MI/Bary Fathahilah)

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 26 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD. Dengan putusan itu, pengurus parpol boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD pada Pemilu 2019.

Dilansir dari salinan putusan MA nomor 65/P/HUM/2018 yang diterima Medcom.id, MA menyatakan pasal 60A PKPU 26 tahun 2018 bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

"Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," bunyi amar putusan dalam salinan tersebut.

Pasal 60A PKPU 26 tahun 2018 merupakan aturan tambahan yang tidak ada dalam peraturan sebelumnya. Pasal itu ditambahkan KPU sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Melalui Pasal 60A PKPU 26, KPU mewajibkan calon anggota DPD yang merupakan pengurus parpol agar melepaskan jabatannya yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri dari kepengurusan.

Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura yang sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat dan tercantum dalam daftar calon sementara (DCS) dengan aturan sebelumnya, dicoret KPU dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD karena yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari kepengurusan partai pasca MK mengeluarkan putusan tersebut. 

OSO kemudian mengajukan gugatan uji materi PKPU 26 tahun 2018 ke MA. OSO berpendapat PKPU 26 tahun 2018 tersebut melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

25 Oktober 2018, tiga hakim MA yang menangani perkara ini, yaitu Supandi, Yulius, dan Is Sudaryono memutuskan mengabulkan gugatan OSO. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai pasal 60A PKPU 26 tahun 2018 tidak mengikuti asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya terkait dengan asas 'dapat dilaksanakan', dan asas 'ketertiban dan kepastian hukum'.

Kedua asas itu tertuang dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, MA juga menilai pasal tersebut bertentangan dengan sifat putusan MK yang memiliki prinsip berlaku prospektif ke depan. 

"Menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017." 

Putusan MK dan PKPU 26 tahun 2018 yang melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD sendiri baru dikeluarkan setelah proses pendaftaran telah berjalan. Dengan dikeluarkannya putusan MA ini, maka ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada caleg anggota DPD pengurus parpol yang sebelumnya telah mendaftar ke KPU.


(JMS)


BACA JUGA
BERITA LAINNYA

Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id

Bagaimana Kami Menguji

Kami menguji produk dengan subjektif karena mengutamakan pengalaman penggunaan. Meski demikian, kesimpulan yang kami ambil juga didasari sejumlah data dari perangkat lunak tertentu yang kami gunakan untuk melihat kinerja produk.

Khusus untuk menguji perangkat keras dan perangkat lunak komputer, kami menggunakan konfigurasi yang identik untuk tiap produk. Berikut komponen testbed resmi Metrotvnews.com.

Hardware

  • Prosesor: Intel Core i7-7700K, AMD Ryzen 7 1800X
  • Motherboard: ASUS Z270F STRIX Gaming, MSI X370 Gaming Pro Carbon
  • VGA: MSI GTX 1080 Gaming X, ASUS RX 480 STRIX 8GB
  • RAM: Corsair Vengeance LPX 3200MHz (2x8GB)
  • Penyimpanan: Corsair Neutron XTi 240GB
  • PSU: Corsair RM850X
  • Case: MSI DIY Case
  • Monitor: ASUS PB287Q 4K, AOC C3583FQ
  • Keyboard: Logitech G900 Chaos Spectrum, Logitech G402 Hyperion Fury
  • Mouse: Logitech G440, Logitech G240
  • Headset: Logitech G430, Logitech G633

Software

Performa dan Baterai: PCMark 8, 3DMark, Crystal Disk Mark
Gaming: The Witcher 3: Wild Hunt, Ashes of Singularity, Tom CLancy's Ghost Recon Wildlands

Kami juga menggunakan metode pengujian yang sama untuk semua gadget. Meski di pasar tersedia beragam perangkat lunak benchmarking, kami hanya memilih tiga berdasarkan reputasi mereka yang diakui secara internasional, 3DMark dan PCMark 2.0.