Ombudsman Ingatkan Pemerintah Jaga Ketersediaan Pangan

    Cahya Mulyana - 19 Maret 2020 10:02 WIB
    Ombudsman Ingatkan Pemerintah Jaga Ketersediaan Pangan
    Ilustrasi. Dok. Media Indonesia
    Jakarta: Ombudsman RI mengingatkan pemerintah betul-betul menjaga ketersediaan pangan. Ombudsman melihat ada kementerian yang bekerja lambat sehingga penyediaan pasokan pangan terganggu.

    "Kami sedang mendalami mengapa ini bisa terjadi, karena rasanya kurang patut terjadi di tengah situasi negara sedang seperti saat ini," kata Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dalam keterangan resmi, Kamis, 19 Maret 2020.

    Alamsyah menemukan lambatnya kerja kementerian usai meninjau langsung di Pasar Jaya atau Pasar Inpres Kramat Jati, dan Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur.

    Ombudsman akan menelaah penyebab kurang padunya gerak pemerintah dalam memastikan ketersediaan dan menjaga stabilitas harga pangan. Dia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panic buying lantaran wabah virus korona agar kondisi tetap terkendali.

    "Dengan kondisi saat ini, bagi masyarakat jika hanya untuk konsumsi sendiri tidak perlu menyetok bahan pangan terlalu banyak di rumah. Karena saudaranya yang lain juga membutuhkan,” ujar dia.

    Baca: Pemerintah Diminta Pastikan Masyarakat Mudah Akses Kebutuhan Pokok

    Anggota Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty, mengatakan Ombudsman akan melihat langsung persediaan dan harga bahan pokok di pasaran. Banyak masyarakat yang mengeluh gula pasir dan bawang mulai sulit diperoleh di pasaran dan harganya naik.

    "Kita ingin pastikan pasokan tetap ada dan harga tidak melonjak," ujar dia.

    Lely mengatakan Ombudsman juga ingin memastikan kesiapan pemerintah dan para pelaku pangan mengantisipasi kebutuhan menjelang Ramadan dan Idulfitri. Termasuk kemungkinan lonjakan permintaan akibat efek berganda dari wabah covid-19.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok di tengah pandemi korona. Setiap institusi sudah menjalankan kebijakannya dengan baik.
     
    "Di bidang keamanan ada polisi yang bekerja keras (apabila terjadi kerusuhan). Perindustrian memastikan stok-stok dan pengadaan barang pokok dan pelayanan kesehatan dilakukan di bidang masing-masing," ujar Mahfud di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020.
     
    Mahfud mengatakan satuan tugas (satgas) sudah bekerja untuk menangani masalah korona di tiap daerah. Pemerintah pusat juga sudah menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memimpin Gugus Tugas Percepatan Penanganan Korona. Kepala BNPB diberikan kewenangan berkoordinasi dengan daerah.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id