KontraS: Polisi Dominasi Praktik Penyiksaan

    Siti Yona Hukmana - 26 Juni 2020 03:33 WIB
    KontraS: Polisi Dominasi Praktik Penyiksaan
    Koordinator KontraS Yati Andriyani/Medcom.id/Theo.
    Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membeberkan temuan praktik penyiksaan di Indonesia periode Juni 2019 hingga Mei 2020. Terdapat 62 kasus penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi di Indonesia.

    "Kepolisian mendominasi sebagai pelaku dalam peristiwa penyiksaan ini," kata Koordinator KontraS Yati Andriyani dalam diskusi daring bertema Peluncuran Laporan Situasi dan Kondisi Penyiksaan di Indonesia 2020, Kamis, 25 Juni 2020. 

    Menurut Yati, instrumen penyiksaan oleh kepolisian itu umumnya dilakukan dengan tangan kosong. Motifnya, kata dia, untuk mendapatkan pengakuan dan bentuk penghukuman yang kerap terjadi di sel tahanan. 

    Yanti memerinci, penyiksaan oleh kepolisian itu mencangkum 48 kasus. Disusul penyiksaan oleh TNI dengan 9 kasus, dan sipir 5 kasus. Dari 62 kasus tersebut terdapat 220 korban, 199 orang mengalami luka-luka, dan 21 orang tewas. 

    Praktik penyiksaan dengan kasus tertinggi terjadi di Sulawesi Selatan dengan jumlah 9 kasus, DKI Jakarta 8 kasus, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 6 kasus. Bentuk penyiksaan pada tiga provinsi tersebut, yakni salah tangkap, pembubaran aksi, penyiksaan anak, dan penyiksaan tahanan. 

    Data didapat dari hasil penelusuran menggunakan pemantauan media dan pendampingan kasus. Selain itu, KontraS juga mengumpulkan laporan dari jaringan KontraS di berbagai daerah pada periode Mei 2019 hingga Juni 2020. Data itu telah dianalisa dengan instrumen hak asasi manusia (HAM) yang berlaku secara universal.

    Menurut Yati, tindakan penyiksaan di Indonesia terjadi akibat sistem hukum dan peraturan perundang-undangan tidak memadai. Ditandai dengan lebarnya jarak antara peraturan domestik dengan standar internasional hak asasi manusia (HAM).

    Yati menyebut kultur kekerasan dan penyiksaan sangat dekat dengan lingkungan aparat penegak hukum. Menjadikan tindakan penyiksaan sebagai suatu hal yang lumrah dan ditoleransi dengan mengatasnamakan keamanan negara dan ketertiban sosial. 

    "Terkahir, akibat politik impunitas dan penegakkan hukum yang tumpul," ujarnya

    Yati menyarankan aparat penagak hukum membuka diri dan mengevaluasi secara menyeluruh praktik-praktik penyiksaan tersebut. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM dan Ombudsman sebagai pengawas eksternal juga diminta tegas terhadap tindakan penyiksaan oleh aparat. 

    "Kita belum melihat efektivitas yang kuat, yang berdampak bagaimana sinergi dengan pengawas eksternal dan bagaimana akuntabilitas penegak hukum dalam praktik penyiksaan," tutur dia.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id