comscore

Pemerintah Yakin UU Ciptaker Bikin Kerja BIG Makin Baik

Candra Yuri Nuralam - 12 Oktober 2021 11:41 WIB
Pemerintah Yakin UU Ciptaker Bikin Kerja BIG Makin Baik
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok Kemenko Perekonomian.
Jakarta: Pemerintah meyakini Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) bisa membuat kinerja Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi lebih baik. Setidaknya ada dua beleid turunan UU Ciptaker memperkuat BIG.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dua aturan turunan itu yakni Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar. Dua aturan itu akan mengatur perizinan berbasis risiko yang melibatkan BIG.
"Pemerintah mengeskalasi perizinan dengan terobosan kebijakan pemanfaatan ruang melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang," kata Airlangga dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 12 Oktober 2021.

Airlangga mengatakan dua aturan itu bisa membuat BIG memberikan penilaian kesesuaian tentang tata ruang serta dasar administrasi pertanahan di Indonesia. Nantinya, bakal ada satu peta yang mengatur semua masalah perizinan pertanahan di Indonesia.

"Kebijakan satu peta merupakan Salah satu program prioritas hasil manivestasi nawacita  yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat dan akuntabel," ujar Airlangga.

Baca: Pemanfaatan Tanah Terlantar Wajib Dilaporkan Secara Berkala

Kebijakan satu peta itu bakal mencakup bidang perekonomian, keuangan, perencanaan, dan kemitraan. BIG dituntut bisa menyiapkan peta itu dalam waktu dekat.

"Badan Informasi Geospasial diberikan penugasan untuk menyiapkan peta dasar 1:5.000. Saat ini kebijakan satu peta telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program dan digunakan dalam online single submission," tutur Airlangga.
 
 

Kebijakan satu peta itu diyakini bisa membuat optimalisasi konektivitas infrastruktur. Airlangga yakin kebijakan itu bisa membuat ekonomi merata, tata ruang lebih baik, dan termasuk melindungi pembuatan lahan sawah. Dengan begitu, pembuatan lahan tidak bisa sembarangan lagi.

"Bisa juga jadi pengembangan food estate, konsolidasi data perkebunan kelapa sawit nasional, serta perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah," ucap Airlangga.

Sistem satu peta dari BIG ini juga diyakini bisa membuat masalah lahan tidak kembali tumpang tindih. Nantinya, masalah batas lahan diyakini tak akan menjadi masalah lagi, karena patokan peta cuma satu yakni milik BIG.

"Ini dapat meningkatkan tata kelola kehutanan yang keberlanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga Dan melindungi kelestarian lingkungan sekaligus menyelesaikan ketidaksesuaian izin dalam kawasan hutan," ucap Airlangga.

Pemerintah berharap BIG bisa membuat sistem itu berjalan dengan baik. BIG juga dituntut mengoptimalkan penggunaan sistem satu peta agar masalah batas lahan tidak terulang ke depannya.

(ADN)



Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id