Akademisi Minta RUU Pertanahan Dibahas Ulang

    Media Indonesia - 27 Juli 2019 18:47 WIB
    Akademisi Minta RUU Pertanahan Dibahas Ulang
    Ilustrasi. Foto: MI/Aries Munandar
    Jakarta: Dukungan dari kalangan akademisi Fakultas Kehutanan terus bertambah agar DPR dan pemerintah membahas ulang RUU Pertanahan. Mereka meminta RUU itu tak disahkan pada periode ini. 

    “RUU Pertanahan harus ditunda dan dikembalikan kepada semangat yang terkandung dalam Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam," kata Guru Besar Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Prof Ida Nurlinda, Sabtu, 27 Juli 2019.

    Menurutnya, penyusunan RUU Pertanahan harus memperhatikan prinsip-prinsip pembaruan agraria sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Ketetapan MPR tersebut.

    RUU Pertanahan merupakan inisiatif DPR yang sudah digodok sejak 2012. Ida melihat awalnya substansi pengaturan RUU ini tidak melebar. Namun, setelah daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah masuk, ruang lingkup pengaturan RUU Pertanahan justru melebar dan jauh dari substansi. 

    "Dalam perjalanannya, pembahasan RUU ini cenderung eksklusif, tidak melibatkan partisipasi pihak-pihak terkait secara maksimal. Tidak saja partisipasi di internal pemerintah yang kewenangannya bersinggungan dengan aspek pertanahan, tetapi juga di internal DPR," kata dia.

    Ia melanjutkan, RUU Pertanahan yang awalnya dimaksudkan sebagai lex spesialis dari UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Pokok Agraria) yang merupakan lex generalis, justru banyak yang bertentangan. Hal ini justru melemahkan kedudukan UU Pokok Agraria. 

    Baca: Pengesahan RUU Pertanahan Picu Kerusakan Lingkungan

    Ida mencontohkan pemberian hak guna usaha (HGU) yang didahului dengan pemberian hak pengelolaan. Hal itu tak sejalan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Pokok Agraria. Pasal itu menegaskan HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 

    Dalam aturan turunannya ditegaskan bahwa tanah HGU dikuasai negara. Tengok Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara. Pengertian tanah negara di dalam aturan itu adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 

    Pengertian yang sama juga termaktub di dalam PP No 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai. Beleid itu menegaskan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU adalah tanah negara.

    Contoh lain kejanggalan yang ada di RUU Pertanahan, tambah Ida, adalah pemberian hak pengelolaan pada kawasan hutan. Aturan tersebut berpotensi mengubah tatanan sistem hukum sumber daya alam.

    "Secara prinsip hal ini berbeda. Pada hukum kehutanan kita berbicara dalam perspektif kawasan, sedangkan hak pengelolaan berbicara dalam konteks tanah sebagai suatu hamparan atau permukaan bumi sebagaimana ditegaskan dalam UU PA (Pokok Agraria)," katanya.

    Picu ketimpangan

    Ida melanjutkan, perspektif kawasan juga keliru jika diatur di dalam RUU Pertanahan. Aturan ini sudah terdapat di Pasal 1 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (2) UU Pokok Agraria. 

    Contoh lainnya adalah aturan mengenai bank tanah. Sejatinya, kata dia, bank tanah dapat melemahkan program reforma agraria (redistribusi tanah) karena tanah yang menjadi objek reforma agraria sama dengan tanah yang menjadi sumber bank tanah. Misalnya, tanah telantar. 

    "Hal ini justru bertentangan dengan prinsip tanah berfungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UU PA. Ini dapat memicu ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang sejatinya justru menjadi tujuan utama reforma agraria untuk menata ulang penguasaan dan pemilikan tanah tersebut," paparnya. 

    Contoh-contoh kecil dari ketidakkonsistenan RUU Pertanahan dan UU Pokok Agraria ini, kata dia, berpotensi menimbulkan konflik. Baik konflik di tataran peraturan perundang-undangan yang akan berpengaruh pada keajegan sistem hukum nasional, maupun konflik di tataran pelaksanaannya. 

    “Konflik juga berpotensi timbul dalam hal benturan kepentingan antarinstansi pemerintah. Antara Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) dengan kementerian lain yang kewenangannya bersinggungan. Hal ini dapat membuat pemerintahan menjadi tidak efektif,” tegas Ida.

    Selain itu, objek pendaftaran tanah yang meliputi bidang tanah dan kawasan di seluruh Indonesia juga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dalam pelaksanaannya. "Termasuk semua izin dan konsesi yang wajib dipetakan dan diintegrasikan dalam sistem pemetaan nasional," ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN berharap RUU Pertanahan segera disahkan. Alasannya, perlu ada aturan yang rinci mengenai pengelolaan tanah di Indonesia. Aturan tanah yang terdapat pada UU Pokok Agraria dinilai sudah usang. 

    "Perkembangan sekarang sudah luar biasa. Kita merasakan ada beberapa hal perlu diperbaiki. Perlu kita buat konsep-konsep baru. Hak di bawah tanah, hak di atas tanah, kemudian beberapa isu yang dianggap penting," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018.



    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id