Mendagri Bakal Terbitkan SE Pembuatan Anggaran Penanganan Karhutla

    Siti Yona Hukmana - 15 September 2021 20:15 WIB
    Mendagri Bakal Terbitkan SE Pembuatan Anggaran Penanganan Karhutla
    ilustrasi/medcom.id



    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menerbitkan surat edaran (SE) terkait pembuatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). SE itu dapat menjadi landasan hukum bagi setiap kepala daerah. 

    "Sehingga, kita harapkan pembiayaannya akan ada, otomatis untuk kegiatan pencegahan (karhutla), termasuk teman-teman di lapangan yang bekerja tadi quick respons untuk ikut dapat dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah (Pemda)," kata Tito saat menghadiri peluncuran aplikasi sistem analisis pencegahan (ASAP) Digital Nasional Karhutla di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 15 September 2021.

     



    Tito mengatakan selama ini penanganan Karhutla di daerah-daerah terbentur masalah anggaran. Terutama, di kawasan rawan Karhutla baik di bagian timur Sumatra dan Kalimantan.

    "Karena tidak ada nomenklatur dalam APBD mereka, dalam penganggaran penanganan kebakaran hutan. Padahal, mereka menghadapi (Karhutla) setiap tahun," ujar mantan Kapolri itu. 

    Sehingga, kata Tito, kepala daerah kerap menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan Karhutla. Termasuk, biaya penanganan pandemi covid-19 dan bencana alam.
     
    BTT hanya bisa digunakan jika sudah terjadi kebakaran. Maka itu, sebelum terjadi kebakaran tidak ada anggaran. Tito akan membuat nomenklatur kodefikasi APBD penangan Karhutla termasuk pencegahannya. 

    Baca: Juni-Juli, Karhutla di OKU Sumsel Capai 25,8 Hektare

    Dengan begitu, penanganan Karhutla teranggarkan dari awal hingga akhir tahun. Pemda harus membantu pembiayaan tanpa melalui BTT, melainkan program penanganan hutan dan lahan.

    Sehingga, dapat melakukan kegiatan pencegahan mulai dari sosialisasi, pengalihan lapangan kerja bagi pelaku pembalakan, pembakaran. Lalu, pembiayaan tim gabungan TNI-Polri Manggala Agni, masyarakat dan membuka lahan di luar hektare sesuai aturan boleh dan tidak boleh dibakar.

    "Nah, ini jangan dibakar tapi digunakan dengan cara tidak dibakar lahan. Ini perlu ada tangan dari pemerintah untuk membantu mereka," ungkap mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu. 
     
    Di sisi lain, Tito mengapresiasi peluncuran aplikasi ASAP. Aplikasi yang terintegrasi antarlembaga itu dapat mencegah dan mendeteksi secara dini Karhutla.

    "Ini sangat bermanfaat sekali dalam rangka quick count response dan juga kebakaran. Kami juga akan mendorong upaya pencegahan, mohon nanti rekan-rekan kepala daerah bisa untuk melaksanakan," ujar Tito.

    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id