KLHK Selidiki Konsesi Lahan Terbakar di Riau

    Damar Iradat - 27 Februari 2019 08:40 WIB
    KLHK Selidiki Konsesi Lahan Terbakar di Riau
    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya - Medcom.id/Dheri Agriesta.



    Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bakal memeriksa laporan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Apabila terdapat lahan konsesi turut terbakar, pihaknya bakal memerintahkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) untuk menyelidikinya.

    "Saya nanti harus cek ya. Tapi dalam laporan ini pasti ada. Konsesi yang terbakar siapa, di mana, bahkan nama orangnya siapa, dan sebagainya, tapi buat saya yang paling penting adalah, kalau dia konsesi, kami Gakkum langsung turun, gitu saja," ujar Siti di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.






    Kementerian LHK juga akan mengecek apakah lahan yang terbakar milik masyarakat. Pasalnya, pemerintah ingin mencari tahu alasan pembakaran lahan untuk membuka lahan baru atau tidak. 

    Data terakhir, luas area yang terbakar di Riau sekitar 600 hektare sampai 800 hektare. Sampai saat ini tim gabungan masih terus berusaha memadamkan api yang lebih banyak muncul di kawasan pesisir. 

    Di sisi lain, Siti menyatakan, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin mengendalikan kebakaran hutan. Dalam tiga tahun terakhir pemerintah juga sudah berupaya menekan luasan lahan yang terbakar.

    (Baca juga: Status Siaga Darurat Riau Sampai Mei 2019)

    "Masa kebakar 600 (hektare) sudah dibilang pemerintah gagal di awal, kan konyol menurut saya itu," tegas Siti.

    Menurut data Kementerian LHK, kata Siti, pada tahun 2018 lahan yang terbakar 510 ribu hektare, 2017 sekitar 160 hektare, 2016 sekitar 400 hektare, dan pada 2015 sekitar 2,6 juta hektare. Luas lahan yang terbakar tersebut menurut dia tak seberapa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Diketahui luas lahan yang terbakar pada 2006 mencapai 8 juta hektare, 1997 mencapai 11 juta hektare, 1994 mencapai 5,1 juta hektare, dan pada 1983 mencapai sekitar 3,6 juta hektare. "Setelah saya lihat, pada 2006 itu 8 juta (hektare) memang, sampai-sampai kepala negara minta maaf pada kepala negara lain," ujarnya.

    Kemarin, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas soal kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan. Menurut dia, kebijakan ini penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada rakyat.

    "Perlu saya ingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan tanah di lahan hutan ini sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum terutama pada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah di kawasan hutan," kata Jokowi membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.
     

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id