Defisit BPJS Kesehatan Tak Boleh Membebani Masyarakat

    Fachri Audhia Hafiez - 17 Mei 2020 13:41 WIB
    Defisit BPJS Kesehatan Tak Boleh Membebani Masyarakat
    BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dinilai seharusnya mencari sumber penerimaan lain saat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan defisit. Masyarakat sebaiknya tidak dibebankan dengan membayar iuran yang lebih mahal.

    "Cari alternatif pembiayaan, sumber penerimaan," kata Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dalam diskusi virtual Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Masih Pandemi Iuran BPJS Kok Naik Lagi', Minggu, 17 Mei 2020.

    Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang tentang BPJS Kesehatan juga mesti diperbaharui. Bahkan dimungkinkan untuk diatur seperti zaman jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

    "Dikembalikan persoalan ini diurus oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten kota," ujar Saleh.

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai persoalan yang dihadapi BPJS Kesehatan tidak serumit saat Jamkesda diberlakukan. Karena sistemnya melalui daerah, pengawasan Jamkesda lebih mudah diakomodasi.

    "Kita pernah mengundang asosiasi Pemda kabupaten kota ke DPR. Menurut mereka yang lebih serius justru saat Jamkesda enggak ada persoalan-persoalan ini. Pelayanan yang buruk, maka bupati bertindak. Sekarang ada tindakan rujukan, macam-macam," ucap Saleh.

    Baca: Pajak Rokok Disebut Bisa Tambal Defisit BPJS Kesehatan

    Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan sumber penerimaan BPJS sejatinya bisa diperoleh melalui pajak rokok. Pasal 99 dan 100 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengamanatkan hal itu.

    Jika pajak rokok tersebut dimanfaatkan, maka BPJS Kesehatan memiliki potensi surplus Rp4,5 hingga Rp5 triliun. Namun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) BPJS Kesehatan juga mesti dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

    "Jangan juga RKAT dibuat, RKAT tidak dipenuhi, tidak dicapai oleh direksi," ujar Timboel.

    Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Beleid anyar itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020. MA sebelumnya membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang termaktub dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id