Mutasi Virus Semakin Menular Jika Masyarakat Mudik

    Wandi Yusuf - 23 April 2021 00:39 WIB
    Mutasi Virus Semakin Menular Jika Masyarakat Mudik
    Ilustrasi mudik. Foto: MI



    Jakarta: Mutasi virus covid-19 bisa semakin menular jika masyarakat mudik. Untuk mencegah terjadinya kondisi terburuk, pemerintah didorong membuat aturan ketat dan tegas. 

    Pakar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany mengatakan beberapa mutasi virus bisa menjadi lebih ganas dan mematikan. Di sisi lain, masyarakat ngotot ingin pulang kampung alias mudik Lebaran 2021.






    "Ini memang bagian yang berpotensi menimbulkan makin banyaknya kasus. Bisa jadi makin banyaknya kematian," kata Thabrany di Jakarta, Kamis, 22 April 2021.

    Menurut dia, perlu kebijakan yang sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus berani menyatakan tidak mau menerima pemudik. Kalau memaksa mudik, mereka harus menerapkan isolasi selama 14 hari.

    Baca: Warga Luar Jabodetabek Dilarang Masuk Kabupaten Bogor

    Thabrany mengatakan Pemerintah DKI Jakarta juga harus menegaskan kepada masyarakat yang ingin kembali dari kampung halaman agar isolasi selama 14 hari. Dengan begitu, masyarakat akan berpikir dua kali untuk mudik. 

    "Kalau itu sinkron, insyaallah masyarakat bisa dipaksa disiplin," ujar dia.

    Dia melihat sebagian masyarakat tidak bisa diajak kompromi. Ada masyarakat yang wataknya begitu melekat dengan kebiasaan-kebiasaan masa lalu sehingga perlu dipaksa agar disiplin. 

    "Jangan anggap enteng karena mutasi virus semakin ganas dimungkinkan," kata 
    Thabrany.

    Thabrany menilai kesadaran masyarakat menggunakan masker untuk mencegah penularan covid-19 harus kembali ditingkatkan. Kalau ada masalah pada ketersediaan masker, pemerintah harus menyediakan agar tidak ada alasan masyarakat tidak disiplin protokol kesehatan. 

    Selain itu, tokoh berpengaruh perlu dilibatkan untuk membuat masyarakat menjadi disiplin. Edukasi agar silaturahmi dengan keluarga di kampung tanpa mudik, misal menggunakan perangkat elektronik, diperlukan. Kebiasaan memberikan uang juga bisa melalui bank.

    Mengenai adanya beberapa kepala daerah yang tidak secara tegas melarang mudik, Thabrany menilai perlu sanksi dari pemerintah pusat. Salah satunya, beban biaya penanggulangan kasus covid-19 bisa menjadi tanggung jawab daerah yang tidak melarang mudik. 

    "Harus ada sanksi begitu. Kalau enggak, pemda seenaknya saja," ujar Thabrany.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id