Tolak Omnibus Law, Serikat Buruh Bakal Geruduk DPR

    Husen Miftahudin - 05 Februari 2020 22:15 WIB
    Tolak Omnibus Law, Serikat Buruh Bakal Geruduk DPR
    Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (tengah). Foto: Husen Miftahudin/Medcom.idc
    Jakarta: Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bakal mengadu ke DPR lantaran tak dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Serikat buruh berencana mengepung Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu, 12 Februari 2020. 

    KSPSI menyatakan penolakannya terhadap rancangan undang-undang sapu jagat tersebut. Sebab, tidak dilibatkannya buruh dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menimbulkan kecurigaan terhadap tunggang menunggang kepentingan dalam aturan itu. 

    Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan puluhan ribu buruh dari Banten, Jawa Barat, dan Jabodetabek akan unjuk rasa di DPR. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah yang terkesan sembunyi-sembunyi dalam memutuskan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

    "Kami pastikan demo akan berlangsung aman dan kondusif," ujar Andi Gani dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 5 Februari 2020. 

    Andi Gani mengaku heran instruksi Presiden Jokowi untuk melibatkan seluruh stakeholder dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terkesan diabaikan oleh para menterinya. "Kok arahan presiden sendiri tidak dijalankan," ketus dia. 

    Tolak Omnibus Law, Serikat Buruh Bakal Geruduk DPR
    Ilustrasi: Medcom.id

    KSPSI, tegasnya, tak pernah menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. "Konfederasi buruh mana yang sudah setuju? Saya saja kesulitan mengakses draf-nya," aku Andi Gani. 

    Dia kecewa, RUU ini tidak seperti biasanya. Tidak ada public hearing, tidak ada diskusi yang akhirnya menimbulkan kecurigaan satu sama lain. "Justru hal-hal seperti ini memancing akumulasi aksi-aksi buruh yang lebih besar," ujarnya.

    Dalam aksi unjuk rasa nanti, KSPSI akan membawa beberapa tuntutan ke DPR. Pertama, unsur buruh harus masuk ke pembahasan dalam tim perumus RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Kedua, jangan sampai aturan ini justru merugikan bagi buruh.

    "Kami tidak anti investasi. Selama aturan ini berpihak memberikan kesejahteraan buruh, kami terus. Sebaliknnya, kalau sampai mendegradasi hak pekerja maka kami akan lawan," tukas Andi Gani. 

    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya menyebutkan rumusan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja merugikan pekerja. Undang-undang sapu jagat itu disebut menghilangkan upah minimum, pesangon, fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing diperluas, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) unskill, dan jaminan sosial terancam hilang.

    Soal upaya menghilangkan ketentuan pesangon, KSPI menganggap pemerintah menggunakan istilah baru yakni tunjangan PHK yang besarannya hanya mencapai enam bulan upah. Padahal berdasarkan UU Ketenagakerjaan besaran pesangon maksimal sembnilan bulan dan bisa dikalikan dua untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15 persen dari toal pesangon dan/atau penghargaan masa kerja.

    Terkait penghilangan jaminan sosial bagi pekerja korban PHK, KSPI memandang skema Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menghilangkan program jaminan sosial berupa jaminan hari tua dan jaminan pensiun.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id