KMSK Minta Dilibatkan untuk Mengadvokasi Warga Terdampak Covid-19

    Medcom - 21 Mei 2020 15:45 WIB
    KMSK Minta Dilibatkan untuk Mengadvokasi Warga Terdampak Covid-19
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Karawang (KMSK) meminta dilibatkan dalam struktur tim advokasi gugus tugas percepatan penanganan covid-19 untuk membantu pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). KMSK telah berdskusi dengan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Karawang untuk memberikan pandangan, masukan, dan bantuan terkait pendataan masyarakat terdampak covid-19 yang belum mendapatkan bantuan sosial (bansos)..

    Koordinator KMSK, Salsabila, mengatakan seluruh proses dialog dengan Pemda dilakukan untuk membantu Pemda Karawang dalam memberikan advokasi kepada warga yang belum menerima bansos. Tim advokasi akan melakukan pendataan secara online melalui jaringan relawan yang bekerja sukarela.

    "Mereka yang didata adalah orang-orang yang tidak pernah menerima bantuan yang bersumber dari Pemda, Pemprov, ataupun Pemerintah Pusat," kata Salsabila dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2020.

    Pendataan ini, kata dia, akan dilakukan agar mereka yang menghadapi kehidupan krisis akibat efek domino pandemi covid-19 bisa mendapatkan bantuan secara cepat dari pemerintah setempat.

    "Format laporan akan diatur secara online agar tetap menghormati protokoler kesehatan, terlebih KMSK sangat mendukung keputusan pemerintah daerah untuk memperpanjang PSBB di Kabupaten Karawang," ujarnya.

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 telah disahkan menjadi undang-undang. Menurut Salsabula, pemda telah mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan ketegasan dalam mengelola kebijakan percepatan penanganan covid-19.

    Dia juga menilai keputusan pemerintah memperpanjang kebijakan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah tepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona.

    “Perpanjangan PSBB sudah sesuai dengan peran pemerintah untuk merawat kesehatan masyarakatnya layaknya orang tua menyayangi anaknya. Terutama, Karawang adalah zona merah dalam kasus covid-19,” ucapnya.

    Baca:  Kebijakan Pemerintah Selama Wabah Korona Dianggap Tidak Selaras

    Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya sudah meminta pemda Karawang memperbarui DTKS. Pembaruan DTKS diharapkan dapat memengaruhi ketepatan sasaran bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak covid-19.

    Namun, pembaruan DTKS memakan waktu yang tak sedikit. Sedangkan, masyarakat setidaknya menghadapi dua keadaan di tengah pandemi covid-19, yakni kritis ekonomi dan kritis pangan. Kondisi masyarakat akan semakin sulit jika bansos berupa uang ataupun sembako terus ditunda.
     
    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Karawang, Jawa Barat mencatat sektor industri terkena dampak pandemi covid-19, dan harus berhenti produksi untuk sementara sebanyak 14 perusahaan. Hal ini menyebabkan timbulnya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id