Presiden Berencana Bentuk Regulasi Khusus Pusat Data

    Nur Azizah - 27 Februari 2020 13:40 WIB
    Presiden Berencana Bentuk Regulasi Khusus Pusat Data
    Presiden Joko Widodo. Foto: Medco.id/Nur Azizah
    Jakarta: Presiden Joko Widodo berencana membentuk regulasi khusus pusat data. Regulasi ini hanya sementara sambil menunggu Undang-undang Perlindungan Data Pribadi disahkan.

    "Dalam seminggu ini akan kita putuskan regulasi sederhana yang mendukung investasi yang berkaitan dengan data center (pusat data)," kata Jokowi di Ritz Carlton, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Februari 2020.

    Jokowi menyebut salah satu raksasa teknologi dunia Microsoft berniat membangun data center di Indonesia. Rencana itu terganjal lantaran belum adanya UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. 

    "Intinya Mereka ingin investasi di data center, tetapi saya sampaikan kita masih mengajukan UU Perlindungan Data Pribadi ke DPR. Tetapi Microsoft ingin segera investasi di Indonesia," pungkas dia.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Platte meminta pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dimulai. Tahun ini RUU ditarget sudah disahkan.

    "Kami harapkan DPR punya waktu cukup untuk mengatur agar RUU ini setidaknya dapat dilakukan secara simultan," kata Johnny usai menggelar rapat kerja (Raker) bersama Komisi I, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

    Presiden Berencana Bentuk Regulasi Khusus Pusat Data
    Ilustrasi. FOTO: Medcom.id.

    Baca: AFPI: Butuh 6 Bulan Maksimalkan Pusat Data Fintech

    Johnny menyebut ada tiga faktor yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan RUU PDP ini. Faktor pertama yaitu kedaulatan data, sekaligus terkait dengan keamanan negara.
     
    Pemerintah juga disebut Johnny akan terfokus pada perlindungan terhadap pemilik data, dalam rangka menyampaikan, melakukan update, menyempurnakan, dan menghapus data, atau disebut dengan istilah Right to be Forgotten dan Right to be Raised.
     
    Hal lain yang akan difokuskan pemerintah yaitu terkait dengan data pengguna, menyoal pengguna data, akurasi dan validasi data, serta pembaruan data. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah berharap seluruh data tersebut tersedia saat dibutuhkan.



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id