PSBB Diganti dengan PPKM, Apa Sih Bedanya?

    Adri Prima - 08 Januari 2021 15:06 WIB
    PSBB Diganti dengan PPKM, Apa Sih Bedanya?
    PSBB berganti jadi PPKM (dok. medcom)
    Jakarta: Pemerintah memberlakukan pengetatan di Jawa-Bali mulai 11-25 Januari 2020 dengan menggunakan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). PPKM ini adalah pengganti kebijakan sebelumnya yang lebih populer dengan sebutan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

    Lalu apa yang membedakan PPKM dengan PSBB? Secara teknis memang terkesan sama, namun dalam penerapannya ternyata ada beberapa perbedaan. 

    1. PPKM bukan karantina wilayah

    Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan kebijakan PPKM tidak berwujud karantina wilayah atau lockdown. Melainkan hanya pembatasan mobilitas warga yang diperketat. 

    "Kita tidak melakukan lockdown. Hanya pembatasan, bukan pelarangan, dan tentu ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang ada untuk mengantisipasi lonjakan akibat liburan," kata Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan di channel Youtube BNPB Kamis, 7 Januari 2021.

    2. Beda regulasi

    Perbedaan selanjutnya dari sisi regulasi. PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. PPKM menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten. Bukan secara keseluruhan provinsi, kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali.

    3. PPKM inisiatif pemerintah pusat

    Berbeda dengan PSBB sebagai kebijakan pemerintah daerah/provinsi, kebijakan PPKM merupakan inisiatif pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah menetapkan kriteria-kriteria tertentu terhadap daerah-daerah untuk melakukan penerapan PPKM.

    4. Kriteria pemberlakuan PPKM

    Kriteria sebuah daerah menerapkan PPKM beberapa di antaranya adalah tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen. 

    Selanjutnya, kasus aktif harus di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen. Daerah yang masuk dalam kriteria itu harus menerapkan kebijakan PPKM.

    PPKM di Jawa-Bali

    PPKM di Jawa dan Bali dilakukan untuk menekan penularan covid-19 di Tanah Air. Pembatasan berpotensi diterapkan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Sebab, tingkat keterpakaian tempat tidur di rumah sakit di Ibu Kota melebihi 70 persen.

    Sementara itu, di Jawa Barat pembatasan di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Pembatasan wilayah Jawa Barat di luar Jabodetabek; Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cimahi.

    Khusus Provinsi Banten pembatasan berlaku di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Tangerang Raya. Lalu, di Jawa Tengah; Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya.

    Sementara itu, pembatasan di Yogyakarta; Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kulon Progo. PPKM juga diberlakukan di Jawa Timur. Meliputi Kota Malang dan Surabaya Raya. Sedangkan Provinsi Bali; Denpasar dan Kabupaten Badung.

    (ACF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id