Demo UU Ciptaker Dianggap Berpotensi Tularkan Covid-19

    Nur Azizah - 06 Oktober 2020 18:14 WIB
    Demo UU Ciptaker Dianggap Berpotensi Tularkan Covid-19
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan demo penolakan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker) berpotensi menularkan virus korona. Untuk itu, ia meminta masyarakat tetap waspada terhadap covid-19.

    "Satgas mengimbau pada masyarakat yang ingin melaksanakan hak-haknya dalam berdemokrasi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan," kata Wiku di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Oktober 2020.

    Wiku meminta seluruh masyarakat selalu mengenakan masker dan menjaga jarak. Bila tidak, klaster baru penularan virus korona akan muncul. Dia mengingatkan klaster penularan di lingkungan industri sudah banyak bermunculan.

    "Ini tentunya juga berpotensi mengganggu kinerja pabrik dan lainnya dan potensi serupa juga akan muncul dalam kegiatan berkerumun yang dilakukan hari ini," tegas Wiku.

    Menurut dia, hingga kini pemerintah belum berencana menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam merespons demo. Pembubaran kegiatan menjadi kewenangan kepolisian.

    "Oleh karena itu, kami mendorong agar para pihak yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk mematuhi arahan dari pihak kepolisian selama kegiatan berlangsung," ujar dia.

    Siang tadi, kelompok buruh menggelar demo dan aksi mogok kerja di sejumlah daerah. Aksi ini menjadi ungkapan protes atas disahkannya UU Cipta Kerja.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan aksi ini sesuai ketentuan. Mogok nasional dilakukan berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 

    Baca: Buruh Disarankan Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK

    Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2000 menyatakan fungsi serikat pekerja merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Aksi mogok nasional saat ini akan diikuti dua juta buruh di 25 provinsi atau dari sepuluh ribu perusahaan dari berbagai sektor industri. 

    Dalam aksi ini, buruh menyuarakan penolakan pengesahan omnibus law terkait lapangan kerja. Beberapa fokus poin yang akan disuarakan yakni tetap mengadakan upah minimum kabupaten/kota tanpa syarat dan upah minimum sektoral kabupaten/kota.

    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id