DPR Tunggu Kesepakatan Antarkementerian soal RUU Pertanahan

    Media Indonesia - 23 Agustus 2019 10:29 WIB
    DPR Tunggu Kesepakatan Antarkementerian soal RUU Pertanahan
    Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono. Foto: DPR
    Jakarta: Anggota Komisi II DPR Sutriyono berharap beberapa kementerian terkait bisa satu suara terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Ini diperlukan agar pergantian dari Undang-Undang Pokok Agraria yang disahkan pada 1960 ke RUU Pertanahan berlangsung dengan baik.

    "Kami terkejut, menjelang RUU Pertanahan rampung, kok banyak keberatan dari beberapa kementerian lain di luar Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Mereka merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU ini," ujar Sutriyono, Kamis, 22 Agustus 2019.

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, berdasarkan surat presiden (surpres), RUU Pertanahan dibahas dengan melibatkan tiga kementerian yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Faktanya, pembahasan RUU Pertanahan tidak cukup dengan melibatkan tiga kementerian, tetapi juga harus melibatkan kementerian terkait lainnya. Seperti, Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), dan Kementerian Pertahanan.

    "Saya dengar hari ini (22 Agustus) semua kementerian terkait itu tengah menggelar pertemuan membahas RUU Pertanahan. Kita berharap pertemuan tersebut mencapai titik temu," ujar Sutriyono.

    Sutriyono menegaskan Indonesia sangat membutuhkan UU Pertanahan yang komprehensif, yang akan menggantikan dan menyempurnakan UU Pokok Agraria (PA). Menurutnya, UU yang disahkan pada 1960 itu tak lagi relevan dengan perkembangan yang ada.

    "UU Pokok Agraria sudah lama sekali dan layak untuk digantikan sesuai kebutuhan dan perkembangan. Karena itu, dengan inisiatif DPR, diusulkan membuat draft RUU Pertanahan. Jika RUU Pertanahan diundangkan dan disahkan, ini menjadi legasi dari DPR," kata dia.

    Baca: Presiden Didorong Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

    Presiden Joko Widodo meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Pertanahan. Kalla lantas memanggil menteri dari kementerian terkait pada Selasa, 20 Agustus 2019, malam. Mereka yang dipanggil adalah Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan wakil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Pada Pertemuan itu, Kalla meminta setiap kementerian untuk menyusun tugasnya yang terkait dengan tanah dan lahan. Kalla juga meminta mereka untuk kembali meneliti RUU Pertanahan dan menjelaskan tugas setiap kementerian yang dikaitkan dengan isi pasal-pasalnya.



    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id