BNPT Sentil Kepala Daerah Tak Konsisten Cegah Terorisme

    Antara - 18 Februari 2020 07:09 WIB
    BNPT Sentil Kepala Daerah Tak Konsisten Cegah Terorisme
    Kepala BNPT Suhardi Alius. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta.
    Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius 'menyentil' kepala daerah yang tak konsisten dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Padahal, Mendagri dan BNPT telah menandatangani nota kesepahaman dalam upaya penanganan kasus ini.

    "Ini saya laporkan agar Pak Sekjen Mendagri dan Ditjen Polhum yang membawahi Kantor Kesbangpol Provinsi yang ada hadir, bisa memberi catatan agar kepala daerah memberikan perhatian lebih besar bagi penanganan teroris," kata Suhardi saat pelantikan pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) 32 provinsi, di Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.

    Suhardi mencontohkan saat penanganan 75 deportan WNI yang mau masuk ke Suriah melalui Turki, BNPT bersama Kementerian Sosial melakukan deradikalisasi selama satu bulan. Namun, BNPT tak yakin deradikalisasi satu bulan bisa mengubah paham radikalisme 75 orang deportan Turki itu.

    Apalagi, mereka sudah lebih lama terpapar sehingga perlu ada pembinaan lanjutan di daerah. Sayangnya, respon berbagai daerah asal deportan itu berbeda-beda, mulai dari hanya menjemput hingga membina mereka.

    "Perlu ada regulasi atau komitmen langsung operasional kepala daerah mulai provinsi, kabupaten-kota dalam mendukung peran BNPT dan FKPT," katanya.

    Contoh kedua, kata Suhardi, terkait peran BNPT sebagai sarana identifikasi kearifan lokal dalam mencegah radikalisasi dan terorisme dengan menjadi penelitian sebagai ujung tombaknya. Terkait hal ini, BNPT sudah mengingatkan Banten sebagai daerah rawan berdasarkan penelitian.

    BNPT Sentil Kepala Daerah Tak Konsisten Cegah Terorisme
    Ilustrasi. (Foto: Medcom.id)

    Sayangnya, peringatan itu kurang direspon daerah dengan baik sehingga terjadi kasus penikaman Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis, 10 Oktober 2019.

    "Saya laporkan kepada Pak Sekjen Mendagri Hadi Prabowo bahwa sejak dibentuk 2012, maka dalam sejarahnya baru kali ini dari 32 FKPT, 26 di antaranya dipimpin oleh Kepala Kantor Kesbangpol provinsi, tujuannya agar penanganan terorisme mendapat perhatian kelapa daerah," ujarnya.

    Menurut Suhardi, dari hasil penelitian ada lima daerah yang sangat rawan terjadinya terorisme dan radikalisme. Lima daerah itu yakni Aceh, Riau, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Jawa Timur.

    "Tapi daerah lain jangan lengah. Jangan pernah berkata aman-aman saja, kami bebas dari radikalisme dan terorisme. Pasalnya, selama ada jaringan di situ ada potensi radikalisme dan terorisme," katanya.

    Suhardi mengatakan banyak kasus warga terpapar radikalisme dan terorisme dari belajar agama melalui 'mbah google'. Sehingga, sangat penting menggali kearifan lokal dalam menumbuhkan imunitas terhadap paham radikalisme tersebut.

    "Seandainya peran, RT, RW dan seluruh perangkat dan organisasi daerah berjalan baik, maka kasus radikalisme dan terorisme tidak bisa tumbuh, ini yang kita harap dari FKPT dan peran kepala daerah," tegasnya.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id