Wawancara Direktur Jenderal Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar Ali

    Haji 2020, Biaya Lebih Murah Fasilitas Semakin Wah

    Fachri Audhia Hafiez - 12 Februari 2020 16:24 WIB
    Haji 2020, Biaya Lebih Murah Fasilitas Semakin Wah
    Direktur Jenderal Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Ali. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Lima bulan lagi musim haji tiba. Sejak awal tahun, Kementerian Agama sudah mulai sibuk bersiap diri. Rutinitas ini sebenarnya sudah dilakukan pemerintah saban tahun. Namun, setiap tahun pula selalu saja ada cerita baru.
     
    Medcom.id mencoba menapaki apa saja persiapan yang dilakukan pemerintah. Terutama dari segi pembenahan pelayanan terhadap 221 ribu warga Indonesia yang akan menunaikan rukun Islam kelima itu. Karena, soal pelayanan ini selalu menjadi sorotan jemaah.
     
    Wartawan Medcom.id Sobih AW Adnan mewawancarai Direktur Jenderal Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar Ali. Dalam wawancara hampir satu jam yang dilakukan pada Senin, 10 Februari 2020 ini, Nizar banyak bercerita soal sejumlah inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan.

    Berkat inovasi ini, Nizar mengeklaim biaya haji bisa lebih murah. Tak hanya murah, bahkan fasilitasnya justru bertambah dan semakin wah. 

    Salah satu inovasi yang dikedepankan adalah modifikasi sistem zonasi. Pemerintah pertama kali menerapkan sistem zonasi pada musim haji 2019. Tahun ini, Nizar berjanji akan mempertajam sistem zonasi.

    Ada menu baru dalam hal konsumsi bagi jemaah haji. Hidangan apa yang akan disiapkan pemerintah? Simak wawancara lengkapnya berikut;
     
    Pekerjaan rumah terdekat apa untuk menyukseskan penyelenggaraan haji 2020?
     
    Pertama-tama yang paling krusial adalah penyiapan layanan setelah jemaah sudah berada di Arab Saudi. Jadi, ada tiga layanan yang paling krusial. Pertama akomodasi atau hotel, kedua konsumsi, dan ketiga transportasi. Ini layanan pokok yang harus kita kerjakan.

    Maka, tim-tim akomodasi sudah berangkat ke Saudi kemarin. Selama 65 hari mereka bekerja untuk mencari hotel dan pemondokan yang layak ditempati jemaah.
     
    Dari segi teritorial, kita sudah menetapkan tujuh wilayah yang akan dijadikan hotel bagi jemaah haji. Yakni, wilayah Jarwal, Misfalah, Mahbas Jin, Shisha, Raudhah, Rei Bakhsy, dan Aziziah.
     
    Aziziah ini hanya sedikit karena diperuntukkan bagi jemaah haji Nusa Tenggara Barat (NTB). Dulu asumsinya ada dua, yakni Aziziah dan Janubiyah, saat ini kedunya kita evaluasi. Karena ketika melakukan ibadah salat di Masjidil Haram, mereka naik transit di Jamarot, itu kita enggak kita pakai.
     
    Tim yang menyusul diberangkatkan adalah tim katering pada 15 Februari. Seminggu kemudian tim transportasi.
     
    Ongkos haji tetap di angka Rp35,2 juta per orang, relatif tidak ada penaikan. Bagaimana meningkatkan pelayanannya?
     
    Pelayanan itu harus meningkat dari tahun ke tahun. Kedua, biaya kita tekan supaya tidak memberatkan Jemaah. Meskipun ditetapkan, disetujui DPR adalah Rp35.235.602, tetapi ada layanan tambahan.
     
    Jadi kalau kita mau tak acuh, sebenarnya unit cost jemaah haji itu, kalau dihitung satu jemaah haji, biaya yang dibutuhkan adalah Rp69.174.164. Itu unit cost tapi biaya yang dibebankan jemaah adalah Rp35 jutaan atau sekitar 51 persen dari total biaya yang dibutuhkan.
     
    Meskipun sama tetapi layanannya ada peningkatan. Salah satunya makan selama di Mekkah. Misal kalau tahun 2019 itu 40 kali makan sekarang naik menjadi 50 kali makan.
     
    Kedua, kalau dihitung-hitung, sebenarnya biaya tahun ini jauh lebih murah. Kenapa? Kalau 2019 itu tidak ada biaya visa. Dulu komponen yang dibayar jemaah itu praktis hanya pesawat sama living cost itu Rp35 jutaan.
     
    Sekarang ada komponen satu yang dibayar jemaah tapi relatif murah. Jadi yang pertama adalah tiket pesawat terbang pulang pergi. Kedua adalah living cost. Ketiga visa, visa ini bisa kena 300 Real atau sekitar Rp1,1 jutaan. Dari sini bisa dilihat ya dibandingkan tahun lalu lebih murah, tapi pelayanan meningkat.


     
    Sistem zonasi sejauh ini berhasil atau tidak? Dan akankah dipertahankan?
     
    Salah satu terobosan baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya adalah sistem zonasi. Kalau dulu tidak memakai sistem zonasi. Jemaah tersebar sesuai undian. Mau ditaruh di mana nih, menyebar.
     
    Tahun 2019 kita bikin sistem zonasi. Maka, jemaah merasa nyaman. Terasa di tanah sendiri. Tapi, ada kelemahannya juga, yakni tidak bisa bergaul dengan yang lain. (Sistem zonasi) ini untuk memudahkan mobilisasi dan komunikasi.
     
    Misalkan ketika (ada Jemaah yang) tersesat, pasti akan ditanya dulu dari mana. Dia harus menyebut daerahnya. Misal, dari Jawa Timur. Terus Jawa Timur-nya di mana? Kabupaten apa? Kloter berapa? Di maktab berapa? Di wilayah mana dan hotel apa?
     
    Dengan sistem zonasi, sekali dia bilang dari Sidoarjo. Oh, dari Sidoarjo. Berarti dari Jawa Timur itu ada di Mahbas Jin. Maka petugas haji langsung mengantarkannya ke Mahbas Jin. Lebih simpel. Itu yang paling krusial. Tidak perlu pakai GPS bisa langsung mengantisipasi jemaah.
     
    Zonasi juga memudahkan untuk komunikasi karena satu wilayah, seperti Misfalah yang ditempati Jemaah Jawa Barat, maka di situ kumpul orang Jawa Barat semua. Jadi, ini memudahkan komunikasi. Petugasnya juga dari daerah Jawa Barat.
     
    Selanjutnya berkaitan dengan penginapan. Kalau tahun lalu qurah-nya (pengundian) di Jawa Barat itu kan ada banyak Hotel. Bisa jadi satu kabupaten ada 10 kloter. Itu terpisah hotelnya. Kenapa? Karena sistem qurah itu.
     
    Tahun ini enggak, langsung penempatan. Jadi, misalkan (Jemaah dari) Jakarta kloter satu di hotel ini. Kapasitasnya penuhi dulu. Lalu kloter dua, kloter tiga, dan seterusnya. Ini memudahkan untuk koordinasi. Termasuk untuk persoalan koper.


     
    Rencananya pemerintah akan menyediakan katering dengan menu makanan sesuai selera nusantara, prosedurnya bagaimana?
     
    Sebelumnya, penyedia katering itu semuanya orang Arab. Maka, kita perlu mengafirmasi (menegaskan) agar mereka menyediakan makanan rasa nusantara. Yang kedua, tukang masaknya juga tukang masak dari Indonesia. Ini sekaligus untuk memberdayakan orang-orang Indonesia.
     
    Kalau dulu (juru masaknya) kan dari Pakistan dan India, sehingga rasanya kental masakan India dan Pakistan. Ke depan, mereka harus merekrut tukang masak yang betul-betul bisa masak. Kalau tidak bisa, kita sediakan pelatihan masak. Kita siapkan dari Sekolah Tinggi Pariwisata di Indonesia yang punya kompetensi akademik keilmuwan di bidang tata boga.
     
    Program tersebut sudah siap?
     
    Sudah kita siapkan. Satu minggu pelatihan. Siapa yang bayar, kita enggak mengeluarkan biaya karena itu berasal dari penyedia layanan katering.
     
    Apakah masih ada peluang menambah kuota haji untuk Indonesia? Lobi-lobi dengan pihak kerajaan Arab Saudi sudah sejauh mana?
     
    Saat penandatanganan MoU dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Menteri Agama sudah menyampaikan ini. Kuota tambahan yang diberikan kepada Pak Jokowi sebaiknya dijadikan kuota tetap. Tetapi tidak bisa, tetap 221 ribu. Namun, kita diminta membuat surat untuk tambahan kuota sebanyak 10 ribu orang.
     
    Menteri Agama langsung membuatnya dan dikirim kepada Menteri Haji dan Umrah. Kita akan mengawal itu. Kita juga minta bantuan teman-teman kita yang ada di Arab Saudi, kantor urusan haji kita. Setiap hari selalu melakukan komunikasi dan jawabannya adalah baru bisa menjawab tuh kalau sudah MoU seluruh negara ini clear.
     
    Nada-nada dapat kalau melihat prioritas jemaah yang punya keterikatan emosional dengan Arab Saudi. Apalagi ada kedekatan antara Raja Salman dengan Pak Jokowi.
     
    Kapan persisnya kepastian penambahan kuota itu?
     
    Sebelum kontrak itu terjadi, yakni 4 Februari 2020. Artinya, kalau setelah itu dari segi teknis kesulitan. Karena tim sudah bekerja. Tapi, format awal sudah kita antisipasi. Kalau mendadak pun enggak ada persoalan, kita sudah siap semuanya.
     
    Total penambahan berhubungan dengan perbaikan di Arab Saudi, prosesnya bagaimana?
     
    Sebenarnya kalau mau jujur itu, nyaman tidaknya jemaah haji itu diukur dari ketika masa puncak di Arafah Muzdalifah dan Mina. Arafah itu relatif lebih longgar. Tapi kalau di Mina tempatnya memang terbatas.
     
    Kalau jemaah haji ditambah, ini akan mengurangi space. Pemerintah Saudi sendiri sudah berjanji akan membangun tenda bertingkat. Artinya, nanti bisa menambah kenyamanan.
     
    Pada 2030 pemerintah Saudi menargetkan 5 juta yang beribadah haji. Sekarang angkatnya sekitar 3 juta orang. Kalau mau 5 juta, maka Mina harus perbaiki.
     
    Perbaikan itu berjalan?
     
    Itu sudah masuk visi 2030 pemerintah Arab Saudi. Bahkan, Saudi berjanji tahun ini dan tahun depan memperbaiki toilet. Toilet juga menjadi masalah.
     
    Coba bayangkan, di satu maktab hanya terdapat satu toilet. Satu toilet itu jumlahnya 10 untuk laki-laki dan 10 untuk perempuan. Rata-rata satu pintu itu sekitar 40 orang. Hitung-hitungannya, jika satu orang butuh lima menit di toilet, butuh 200 menit untuk mengantre. Yang belakang sudah enggak tahan lagi. Dan ini jadi masalah. Jadi, saat ini ada komitmen dari Arab Saudi untuk membangun toilet tiga lantai.
     
    Apakah pemerintah akan mengevaluasi jalur cepat haji?
     
    Pada 2019, fast-track atau road to Mekkah itu yang menikmati hanya jemaah haji yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno Hatta. Artinya, hanya jemaah dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan Jawa Barat. Tahun ini karena Jawa Barat sudah punya Bandara Kertajati dan belum representatif untuk melakukan fast track, maka kita alihkan ke Surabaya.
     
    Jadi, tahun ini insyaallah Bandara Cengkareng dan Bandara Juanda Surabaya akan menerapkan fast track. Pak Menteri juga ingin fast-track juga dilakukan dari Saudi ke kita. Maka, kita akan bekerja sama dengan imigrasi supaya stempel dilakukan secepatnya. Sehingga, begitu sampai sini, nanti (jemaah) langsung pulang. Enggak perlu lagi ngurus stempel datang kembali ke kedatangan jemaah haji Indonesia.
     
    Kedua, yakni program Eyab. Program ini diuji coba tahun lalu di 55 kloter. Eyab adalah fasilitas tambahan bagi jemaah haji yang mau pulang ke tanah air. Program ini menyediakan ruang ber-AC, sofa, bebas makan, hingga spa Syariah, macam-macamlah itu. Kita minta supaya ditambah.


     
    Inovasi haji 2020 yang paling diandalkan?
     
    Pertama adalah sistem zonasi berkeadilan. Kedua makanan. Sebenarnya banyak inovasi yang kita persiapkan, salah satunya pengurusan visa yang tidak lagi tersentral. Paspor kami serahkan ke wilayah supaya cepat.
     
    Adakah evaluasi dari Kemenag untuk masyarakat?
     
    Kadang yang perlu disosialisasikan ke masyarakat adalah mereka enggak mengerti aturan-aturan taklimatul hajj. Secara umum baiklah itu hanya kasus satu atau dua saja.
     
    Misalkan menjaga kebersihan di toilet. Ada juga kasus, karena mereka dari orang desa yang enggak pernah kena AC, dia merasa keberatan. Kedinginan. Ada kasus pada 2018, seorang calon haji meninggal karena kedinginan, enggak bisa mematikan AC. Maka, dalam ini, manasik haji itu tidak saja pada aspek ibadahnya, tapi juga aspek-aspek teknis seperti ini penting.
     
    Pelayanan haji tahun ke tahun relatif baik?
     
    Membaik, itu seperti indeks kepuasan Jemaah haji yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS itu Lembaga independen, tidak mungkin kita intervensi. Pada 2018 kita sudah mendapat predikat sangat memuaskan. Dan 2019 sangat memuaskan dan angkanya naik, Diharapkan pada 2020 kita akan naik lagi angkanya.
     
    Bagaimana menyiasati masa tunggu yang begitu lama, terutama bagi teman-teman milenial?
     
    Kalau dari segi kuota memang yang pertama yang bisa dilakukan dengan menambah kuota tadi. Karena ini rumus yang disepakati oleh organisasi kerja sama Islam. Jadi, dari 1.000 orang Islam itu kuotanya satu orang.
     
    Untuk anak muda, kita harus mencari inovasi. Sebelumnya ada aturan daftar haji paling muda umur 12. Artinya, harus menunggu 19 tahun untuk bisa berangkat. Berarti kan saat mereka sudah berusia 31 tahun.
     
    Maka, aturannya kita ubah. Begitu bayi lahir sudah bisa mendaftar. Karena nanti pas dia baliq, dia berkesempatan untuk naik haji. Untuk sekarang yang akan mendaftar dari 0 tahun. Begitu lahir bisa didaftarkan namanya.



    (UWA)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id