comscore

Yusril Berencana Pidanakan Anggota KPU Papua Barat

Siti Yona Hukmana - 07 Maret 2018 11:05 WIB
Yusril Berencana Pidanakan Anggota KPU Papua Barat
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menimbang bakal mempidanakan Anggota KPU Provinsi Papua Barat. Pasalnya, KPUD itu dianggap salah membuat keputusan.

Yusril mengaku bakal meminta pertimbangan Majelis Syuro PBB untuk melancarkan niatnya. Namun, tak menutup kemungkinan niat itu diurungkan jika Majelis Syuro tak memberi lampu hijau. 
"Bukan berarti kami menganggap KPUD itu tidak salah, kami akui dia salah. Tetapi, kami akan maafkan jika itu anjuran Majelis Syuro. Karena, memaafkan itu merupakan kebesaran jiwa dan hati dalam ajaran Islam," kata Yusril di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Maret 2018.

Dalam pelaksanaan pemilu, kata Yusril, ia bakal mengawasi kerja KPU baik pusat maupun di daerah. Ia menegaskan, PBB tidak boleh lagi terzalimi seperti pemilu lalu maupun di masa datang. 

"Ini baru awal jangan sampai nanti dalam pelaksanaan pemilu, PBB lagi-lagi dicurangi. Saya tetap kritis kepada KPU, supaya pelaksanaan pemilu tidak ada lagi kecurangan seperti di masa lalu," tandas Yusril.

Ahli hukum tata negara itu menegaskan KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Manokwari Selatan terlihat jelas melakukan kesalahan saat melakukan verifikasi faktual. Ini terungkap saat sidang adjudikasi di Bawaslu. 

Dalam sidang itu, kata dia, terungkap fakta-fakta bahwa PBB dicurangi. "Kan dua orang dari KPU yang didatangi ke Bawaslu mengaku mereka mengubah berita acara," ucap Yusril.

Diketahui, Anggota KPU Provinsi Papua Barat Jotam Senis mengaku memerintahkan Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan Abraham Ramandey mengubah status PBB yang mulanya belum memenuhi syarat (BMS) menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).

"Sebelumnya, berita acara hasil verifikasi DPC PBB di Manokwari Selatan belum memenuhi syarat (BMS). Kemudian saya sampaikan kepada Ketua KPUD Manokwari Selatan Pak Abraham Ramandey bahwa harus dibacakan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS)," ujar Jotam pada sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Maret 2018. 

Namun, Jotam berkilah tidak ada perintah mengubah hasil verifikasi pada berita acara dari KPUD Manokwari Selatan. Dia bilang yang dilakukannya sudah sesuai dengan peraturan sebagai anggota KPU Provinsi.
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id