comscore

Percepat Vaksinasi PMK, Pendataan Hewan Harus Cepat dan Tepat

Atalya Puspa - 26 Juni 2022 10:27 WIB
Percepat Vaksinasi PMK, Pendataan Hewan Harus Cepat dan Tepat
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Kapala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, turun ke lapangan untuk memimpin langsung percepatan penanganan penyakit kuku dan mulut (PMK) di Provinsi Jawa Timur. Provinsi tersebut menjadi salah satu yang memiliki kasus aktif PMK terbanyak di Indonesia.

"Kehadiran kami di sini untuk mendukung percepatan penanganan PMK di Provinsi Jawa Timur yang hingga hari ini masih menjadi provinsi dengan kuantitas kasus aktif PMK terbanyak di Indonesia," kata Suharyanto dalam keterangan resmi, Minggu, 26 Juni 2022.
Baca: Bekasi Tambah 124 Ternak yang Positif PMK

Suharyanto menekankan sejumlah hal. Pertama, terkait pendataan hewan ternak yang harus dilakukan secara cepat dan tepat dalam beberapa hari ke depan. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pemenuhan dosis vaksinasi yang akan diberikan kepada hewan ternak.

Fakta di lapangan, masih banyak peternakan skala besar yang belum melaporkan data hewan ternaknya baik yang sehat, sudah divaksin, ataupun yang terjangkit PMK.

"Hal ini harus segera kita perbaiki sehingga dapat tersaji data yang benar dan lengkap untuk menentukan langkah penanganan ke depannya," jelas dia.

Selain data hewan ternak, diperlukan juga data kebutuhan vasinator di setiap kabupaten/kota. Selanjutnya, Ia meminta pemerintah daerah memastikan dokter hewan dan otoritas veteriner yang tersedia di setiap daerah sebagai pejabat otoritas veteriner (POV).

Selanjutnya terkait vaksinasi, sebanyak 800 ribu dosis vaksinasi telah tersedia. Sebagai tahap awal, Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi vaksinasi sebanyak 350 ribu dosis. Ketua Satgas Penanganan PMK menjelaskan bahwa vaksinasi menjadi salah satu upaya pembentukan kekebalan di dalam tubuh hewan ternak.
Sebanyak 350 ribu dosis vaksin tersebut akan diprioritaskan bagi peternak dengan skala kecil atau yang dikelola secara pribadi.

"Sementara bagi peternakan skala besar dapat mendatangkan vaksinasi secara mandiri jika diperlukan," papar Suharyanto.

Selanjutnya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan lockdown tingkat mikro apabila 50 persen kecamatan dari suatu provinsi tersebut terinfeksi PMK atau masuk ke dalam zona merah. Artinya, tidak ada mobilisasi hewan ternak antar desa, kecamatan, sampai provinsi di zona tersebut untuk mengurangi potensi penularan.

"Jawa Timur sudah termasuk dalam zona merah. Terkait hewan kurban, saya ulangi lagi apabila kebutuhan tidak terpenuhi di satu daerah, tidak perlu mobilisasi hewan ternak antar daerah. Hal ini untuk menguatkan pelaksanaan lockdown," jelas Suharyanto.

Data per Sabtu, 25 Juni 2022, total hewan tertular PMK di Provinsi Jawa Timur sebanyak 100.492 ekor. Kasus aktif PMK sebanyak 82,056 ekor dengan rincian 81.697 ekor sapi, 60 ekor kerbau, 217 ekor kambing, dan 82 ekor domba. Sementara hewan yang mati tercatat mencapai 563 ekor.
 

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id