Menteri-LHK Bantah RUU Ciptaker Hapus Pidana Perusak Lingkungan

    Nur Azizah - 21 Februari 2020 16:51 WIB
    Menteri-LHK Bantah RUU Ciptaker Hapus Pidana Perusak Lingkungan
    Politikus NasDem Siti Nurbaya Bakar. ANT/Puspa Perwitasari.
    Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya menegaskan rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) bidang lingkungan hidup dan kehutanan berpihak pada rakyat. Dia membantah RUU ini menghilangkan sanksi pidana perusak lingkungan. 

    "Informasi sepotong tersebut jelas salah, karena negara tidak akan lemah pada penjahat lingkungan, justru kita ingin tegas," kata Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat,  21 Februari 2020.

    Politikus Partai NasDem itu melihat KLHK ikut berkepentingan membahas RUU Cipta Kerja terutama di UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan, UU nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup , dan UU nomor 18 tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketiga UU tersebut terdapat pasal penyesuaian norma, penghapusan norma, dan penambahan norma baru.

    "Karena masih dalam pembahasan, tentu masih akan sangat terbuka sekali ruang diskusi dan masukan dari semua pihak. Kami terus mengikuti dinamikanya," kata Siti.

    Baca: 4 Argumen Pemerintah Jawab Tudingan Omnibus Law Tak Ramah Lingkungan

    Menteri-LHK Bantah RUU Ciptaker Hapus Pidana Perusak Lingkungan

    Ilustrasi. Foto: MI/Susanto

    Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menuturkan RUU Ciptaker bidang lingkungan hidup untuk menyederhanakan regulasi dan memberikan kepastian hukum warga sekitar hutan. Bambang membantah tudingan yang menyebut negara hanya peduli pada perusahaan kelas kakap.

    "Tidak benar jika dikatakan RUU ini mengabaikan prinsip lingkungan dan pro pebisnis besar saja. Justru sebaliknya, RUU ini sangat berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil," tegas Bambang.

    Bambang meminta RUU Ciptaker Omnibus Law dibaca utuh pasal per pasal. Kekhawatiran adanya penghapusan sejumlah pasal tentang lingkungan tidak sepenuhnya benar. 

    "Dengan RUU Omnibus Law khususnya pada lingkup kerja lingkungan hidup dan kehutanan, kita tidak lagi melihat ke belakang, tapi melangkah ke depan untuk bersama-sama membawa Indonesia Maju sebagaimana menjadi Visi dan Misi Bapak Presiden Joko Widodo," tutup Bambang.



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id