Pemerintah Disarankan Buat Profil WNI eks ISIS

    Fachri Audhia Hafiez - 09 Februari 2020 20:50 WIB
    Pemerintah Disarankan Buat Profil WNI eks ISIS
    Suasana Diskusi Cross Check by Medcom.id bertajuk 'Menimbang Kombatan ISIS Pulang'. Foto: Fachri Audhia Hafiez/Medcom.id
    Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah menelusuri rekam jejak, sekaligus membuat profil dari 600 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS. Ini dinilai langkah tepat untuk mendapat data konkret dari eks teroris.

    "Saya katakan tadi di profiling. Kami pernah berdiskusi dengan densus, mereka punya data, tapikan datanya perlu diupdate, divalidasi lagi. Supaya kemudian dapat yang lebih akurat, dari data yang lebih akurat itu baru dikenali satu persatu," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam diskusi Cross Check by Medcom.id bertajuk 'Menimbang Kombatan ISIS Pulang' di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 9 Februari 2020.

    Menurut Taufan, profiling penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pemulangan WNI eks kelompok teroris global tersebut. Apalagi, ada WNI yang terpaksa atau tidak sengaja ikut anggota keluarganya bergabung ke ISIS.

    Taufan menilai kurang tepat jika persoalan WNI eks ISIS ini lebih dominan dipulangkan atau tidak. Dia lebih merekomendasikan terkait mitigasi dengan tidak mengesampingkan HAM.

    Pemerintah Disarankan Buat Profil WNI eks ISIS
    Kamp Al-Hol di Suriah menjadi tempat tinggal keluarga dari anggota ISIS. Foto: AFP

    "Ada mitigasi dari kasus demi kasus hasil profiling, yang penting pemerintah menjalankan fungsi terhadap putusan itu, standar dan norma itu. Komnas HAM hanya bisa kasih rekomendasi," ujar Taufan.

    Pengamat Terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib menilai data 600 WNI eks ISIS yang diperoleh pemerintah Indonesia belum mutakhir. Sebab, data itu merupakan informasi dari lembaga intelijen negara-negara timur tengah.

    Termasuk, informasi 47 orang berstatus tahanan juga merupakan versi laporan media internasional. Pemerintah melalui KBRI atau Kementerian Luar Negeri perlu memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan bila dilaporkan ke DPR.

    "Informasi yang saya terima enggak punya tim underground dan sedang diupayakan itu. Kita sedang melakukan itu. Misal data jelas si A asalnya dari Lamongan, Surabaya," kata Ridlwan.





    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id