Masa Transisi Darurat Bencana Gempa NTB Diperpanjang

    Nur Aivanni - 14 November 2019 19:39 WIB
    Masa Transisi Darurat Bencana Gempa NTB Diperpanjang
    Seorang perempuan melintas dekat rumah yang roboh akibat gempa di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Selong, Lombok Timur, NTB, Senin (18/3/2019). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi.
    Jakarta: Pemerintah memperpanjang masa transisi darurat bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Masa transisi darurat bencana awalnya akan berakhir pada 31 Desember 2019.

    "Hasil kesepakatan tadi akan diperpanjang. Apakah nanti tiga bulan atau empat bulan, tergantung dari hasil evaluasi pemerintah provinsi yang nantinya akan memutuskan perpanjangan berapa lama," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

    Hal ini sudah dibahas dalam rapat koordinasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB dan Sulawesi Tengah.  Masa transisi diperpanjang agar BNPB bisa menggunakan dana siap pakai, bukan dana hibah. Sehingga, proses pencairan dananya lebih cepat.

    "Kalau dana hibah prosesnya relatif agak lama. Sejauh ini pengerahan pasukan TNI dan Polri menjadi tulang punggung bagi percepatan pembangunan rumah rusak berat, sedang, dan ringan di NTB. Kenapa harus diperpanjang? Supaya ada ruang yang lebih luas," tutur dia.

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta Kementerian Keuangan mencari solusi agar masyarakat dapat bantuan dana jaminan hidup tanpa perlu menunggu masa tanggap darurat selesai.

    Doni mengaku sudah menyalurkan bantuan dana stimulan Rp1,9 triliun yang masuk ke rekening daerah. Dana tersebut untuk masyarakat yang rumahnya rusak berat, sedang, dan ringan. Selain itu, sudah ada dana stimulan tahap pertama sebesar Rp235 miliar yang berasal dari bantuan luar negeri untuk untuk 4.522 rumah rusak berat unit

    "Sementara rumah relokasi yang akan dibangun oleh PUPR dan beberapa donor lainnya mencapai lebih dari 11 ribu unit rumah," terang dia.

    BNPB juga melakukan pendekatan kultural, keagamaan, dan personal agar masyarakat di Kelurahan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, mau direlokasi. Relokasi perlu dilakukan karena bencana di Palu berulang.

    "Itu kita imbau secara persuasif dan semakin banyak sekarang yang bersedia setelah mendapatkan penjelasan. Penjelasan tidak bisa dilakukan dalam forum resmi, tapi tim kami minta datang door to door," pungkas dia.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id