Redistribusi Tanah Pemenuhan HAM

    Media Indonesia - 10 Desember 2018 10:48 WIB
    Redistribusi Tanah Pemenuhan HAM
    Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih. Foto: MI/Adam Dwi
    Jakarta: Program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait redistribusi tanah melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan bentuk dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak petani. Ini merupakan pemenuhan akan hak asasi manusia.

    “Jadi, mendistribusikan hak terhadap tanah petani adalah bagian dari pengakuan terhadap hak-hak dasar petani,” kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, saat dihubungi tadi malam. Henry dihubungi terkait dengan peringatan Hari HAM yang diperingati tiap tanggal 10 Desember.

    Dia mengatakan pemerintahan Jokowi-JK memiliki empat program yang berkaitan dengan pertanahan:
    1. Redistribusi tanah melalui TORA seluas 4,5 juta hektare, 
    2. legalisasi tanah 4,5 juta hektare,
    3. redistribusi tanah 12,7 juta hektare melalui program perhutanan sosial, dan 
    4. pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau sertifikasi tanah.

    Untuk program PTSL, Henry mengatakan pada 2017 sudah dibagikan 5,4 juta bidang tanah dan tahun ini sebanyak 7 juta bidang tanah. Untuk 2019, kata Henry, direncanakan dibagikan 9 juta bidang tanah. 

    “Manfaat pembagian sertifikasi tanah bagi petani cukup jelas di mana batas-batas tanahnya, bisa menghindari konflik-konflik pertanahan,” katanya.

    Langkah ini mendapatkan apresiasi khusus dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik. Ahmad meminta pemerintah lebih fokus lagi merampungkan program-program reformasi agraria yang lain, semisal program distribusi lahan dan perhutanan sosial.

    “Ada kebijakan-kebijakan penyelesaian kasus agraria yang kita apresiasi. Namun, yang lebih mendasar itu ialah distribusi lahan seperti yang dijanjikan Pak Jokowi tempo hari, termasuk perhutanan sosial yang targetnya 12,7 juta hektare. Ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum punya lahan agar produktif,” katanya.

    Ahmad berharap diluncurkannya Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dapat dilaksanakan dengan baik. Perpres ini juga mendapatkan apresiasi dari Komnas HAM karena subjek penerima program ini menyasar masyarakat menengah ke bawah.

    “Perpres yang dikeluarkan September itu sangat bagus. Saya harapkan perpres itu dapat mempercepat program reformasi agraria,” tambah Ahmad.

    Bukan sekadar penindakan 

    Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) Mualimin Abdi mengatakan penegakan HAM jangan hanya dilihat dari segi penindakan. Namun, itu juga perlu diperhatikan dari sisi pemenuhan terhadap hak perlindungan serta pemajuan rakyat Indonesia.

    Pemenuhan hak dasar rakyat itu telah dijalankan pemerintah melalui program-program yang disesuaikan dengan kementerian serta lembaga terkait. “Ranah HAM kan berlaku untuk seluruh kementerian lembaga serta pemda di tingkat daerah,” ujarnya.

    Gunawan, penasihat senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), mengatakan sejak Nawa Cita dinyatakan, Presiden Jokowi sudah punya kebijakan yang ditujukan sebagai upaya realisasi progresif perlindungan HAM, baik sipil politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya.






    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id