Deputi BNN Harus Dijabat Perwira Aktif

    Medcom - 15 September 2020 10:00 WIB
    Deputi BNN Harus Dijabat Perwira Aktif
    ilustrasi.
    Jakarta: Jabatan deputi pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) disebut harus diisi oleh perwira aktif. Sebab, jabatan itu posisi strategis yang membutuhkan integritas dan otoritas yang kuat.
     
    Ketua Ridma Foundation Budi Raharjo mengatakan, posisi Deputi Pemberantasan sangat strategis karena di bidang inilah BNN membongkar mafia dalam maupun luar negeri. Deputi Pemberantasan punya otoritas tinggi dan dapat memanfaatkan alat sadap untuk mendeteksi orang-orang yang dicurigai.
     
    "Kami ada data orang-orang yang punya pengalaman khusus dalam pemberantasan narkotika," kata Budi, Selasa, 15 September 2020.
     
    Budi heran mengapa dalam Keputusan Presiden (Keppres) 116/2020 yang dikeluarkan bulan Juli 2020 memuat tentang pengangkatan kembali perwira yang sudah masuk masa pensiun.
     
    Budi menjelaskan, BNN merupakan institusi yang berada di bawah Presiden langsung. Sehingga jajaran yang berada di dalamnya merupakan penugasan dari institusi lain. Dengan demikian tidak memungkinkan seorang pensiunan dapat kembali ditugaskan di BNN.
     
    "BNN itu adalah institusi langsung di bawah Presiden. Siapa yang menjabat? Tergantung institusi yang ngirim. Kalau polisi ya aturan pensiun polisi, karena institusi enggak bisa menugaskan seorang pensiunan," katanya.
     
    Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis memutasi Deputi BNN Irjen Arman Depari. Mutasi jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram (TR) Kapolri Nomor ST/2557/IX/KEP.2020, 1 September 2020.
     
    “Irjen Arman Depari Pati (perwira tinggi) Bareskrim Polri penugasan pada BNN dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun," demikian tertulis dalam surat telegram Kapolri.
     
    Belum disebutkan sosok pengganti Arman Depari. Selain Arman, ada 15 pati dan perwira menengah (pamen) lainnya dimutasi dalam rangka pensiun. Surat TR ini ditandatangani Asisten SDM Kapolri, Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.
     
    Sebelumnya juga beredar Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
     
    Kepres tersebut diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2020. Kepres tersebut selain memberhentikan Arman Depari, tetapi juga mengangkat.
     
    ‘Memberhentikan dengan hormat Sdr. Irjen Pol. (Purn) Drs. Arman Depari, dari jabatannya sebagai Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional terhitung mulai tanggal 1 September 2020 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut’ tulis poin satu Kepres tersebut.
     
    ‘Mengangkat Sdr. Irjen Pol. (Purn) Drs. Arman Depari sebagai Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional terhitung sejak dilantik pada atau setelah tanggal 1 September 2020, dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon 1.a, sesuai peraturan perundang-undangan’ tulis poin kedua.

    (FZN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id