Kemendikbud Diminta Sosialisasikan Surat Edaran Soal Belajar dari Rumah

    Siti Yona Hukmana - 16 November 2020 07:39 WIB
    Kemendikbud Diminta Sosialisasikan Surat Edaran Soal Belajar dari Rumah
    (Foto:Dok. Lomba Foto Pendidikan dan Kebudayaan 2019, Kemendikbud)
    Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Namun, masih banyak guru dianggap belum memahami surat edaran tersebut.

    "Kemendikbud harus sosialisasi kepada dinas pendidikan (disdik) di seluruh Indonesia, dan disdik sosialisasi kepada kepala kepala sekolah (kepsek), kepsek sosialisasi ke guru," kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listyarti, kepada Medcom.id, Senin, 16 November 2020.

    Retno mengatakan kebijakan belajar dari rumah (BDR) mulai ditetapkan pada 16 Maret 2020. Saat penetapan BDR, kata dia, muncul persoalan guru belum siap pembelajaran digital, orang tua belum siap mendampingi anak belajar, termasuk kesenjangan pelayanan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

    "Karena peserta didik tidak memiliki peralatan daring, sulit sinyal atau blank spot, dan mahalnya harga kuota internet," ujar Retno.

    Retno mengatakan Kemendikbud berupaya mengeluarkan sejumlah regulasi dalam mengatasi sejumlah masalah PJJ, salah satunya Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020. Namun dari hasil pengawasan KPAI, regulasi tersebut belum dipahami dan belum diimplementasikan di sejumlah daerah.

    "Akibatnya tujuan meringankan PJJ belum terjadi. PJJ fase kedua nyaris belum berubah dari PJJ fase pertama, tugas-tugas masih menumpuk dan minim interaksi dalam proses pembelajaran," kata Retno.

    Baca: Bangkit Pulihkan Negeri untuk Indonesia Maju

    Retno menuturkan saat memasuki tahun ajaran baru 2020/2021 sejumlah daerah mulai ingin membuka sekolah. Alasannya, PJJ fase pertama sarat masalah yang sulit diatasi sekolah dan daerah serta desakan orang tua untuk kembali membuka sekolah.

    Lalu, Kemendikbud mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang memperbolehkan pembukaan sekolah di zona hijau. Sejumlah daerah kemudian melakukan uji coba pembelajaran tatap muka.

    "Akhirnya, SKB empat menteri pun direlaksasi dengan mengizinkan pembukaan sekolah di zona hijau dan zona kuning," ucap Retno.

    Retno memastikan KPAI tidak tinggal diam. KPAI akan mengawasi persiapan pembukaan 46 sekolah di delapan provinsi.

    "Sebagai lembaga pengawas dalam perlindungan anak, maka KPAI akan memastikan kesiapan infrastruktur dan standar operasional prosedur (SOP) adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan," tegas Retno.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id