Indonesia Paparkan Komitmen Menjaga Lingkungan di Pertemuan G20

    15 Juni 2019 22:55 WIB
    Indonesia Paparkan Komitmen Menjaga Lingkungan di Pertemuan G20
    Siti Nurbaya (kiri) dan Ignasius Jonan (kanan) mewakili Indonesia di pertemuan negara anggota G20 di Jepang. Foto: KLHK
    Jakarta: Delegasi Indonesia memaparkan komitmen menjaga lingkungan hidup dan energi di pertemuan antarmenteri negara anggota G20. Ketua Delegasi Indonesia yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menegaskan Indonesia punya langkah sistematis di sektor lingkungan hidup dan energi.

    "Bagi Indonesia, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar melalui mandat untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program aksi," kata Siti dalam pertemuan G20 Ministerial Meeting on Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Development, di Karuizawa, Prefektur Nagano, Jepang, Sabtu, 15 Juni 2019.
     
    Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Jonan dipercaya sebagai ketua delegasi Indonesia bidang energi.

    Penggabungan pembahasan isu lingkungan hidup dan energi merupakan gagasan Pemerintah Jepang selaku Presiden G20. Jepang mengusung tema 'A Virtuous Cycle of Environment and Growth'. Dalam pertemuan ini pun dibahas elemen inovasi energi, sampah plastik di laut, serta adaptasi dan kerentanan infrastruktur terhadap perubahan iklim.

    Komitmen Indonesia

    Terkait perubahan iklim, perwakilan Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, namun juga mengupayakan ketahanan nasional melalui adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Berbagai program aksi yang tengah dilakukan antara lain transformasi menuju pendekatan lanskap dalam pengelolaan sumberdaya hutan, perhutanan sosial, promosi efisiensi energi, serta pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular.

    Siti Nurbaya menekankan bahwa harmoni antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup adalah pondasi dasar konstitusi Indonesia. Untuk itu, Indonesia telah mengeluarkan Kebijakan pembangunan rendah karbon dan kkonomi pada Maret tahun ini. 

    "Kami juga mengarusutamakan aspek perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan dan anggaran nasional," katanya.

    Aspek lingkungan, kata Siti, telah menjadi perhatian besar dari pemerintahan Joko Widodo, terlebih menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Pemerintah Indonesia sedang berupaya membangun lingkungan kehutanan dengan memandang setiap kebijakan dan regulasi sebagai pengejawantahan dari Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

    Pemain global maritim

    President Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Prof Hidetoshi Nishimura, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia memainkan peran pentingnya pada kerja sama bertajuk Indonesia-Japan 2045: A Joint Project of Two Maritime Democracies. Permintaan itu dikemukakan di sela-sela acara welcome dinner.

    Proyek kerja sama ini memiliki tiga tujuan utama, yakni pertama, menegakkan demokrasi dan menjadi pemain global maritim. Kedua, berada pada lima ekonomi top dunia. Dan ketiga, untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi pasca-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030. 

    Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan saat ini diharapkan berkontribusi pada pemenuhan target bersama yang telah ditetapkan Indonesia dan Jepang pada peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045.

    Terdapat 10 tantangan yang diidentifikasi oleh Komite Eksekutif Proyek 2045. Para ahli yang tergabung dalam Komite Eksekutif percaya bahwa tantangan itu bisa dilalui dengan menekankan pada kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi digital. Selain itu, meningkatkan ketahanan menghadapi bencana alam dan memperluas konektivitas.

    Diversifikasi energi

    Di sektor energi, delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, mendorong diversifikasi energi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia ingin agar energi bisa juga diakses oleh masyarakat di pulau-pulau kecil dan terpencil.

    Jonan menegaskan bahwa Indonesia berprinsip 'no one left behind'. Prinsip ini, kata dia, sangat penting di masa transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, mengingat transformasi energi perlu dilakukan secara cermat karena menyangkut kemampuan dan keterjangkauan masyarakat. 

    "Ada faktor nilai dan harga yang harus dipertimbangkan terkait dengan beban anggaran negara dan harga produk, dalam hal ini energi listrik,” kata Jonan.




    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id