Imigrasi Tak Berwenang Larang Rizieq Shihab Pulang

    Antara - 12 November 2019 21:19 WIB
    Imigrasi Tak Berwenang Larang Rizieq Shihab Pulang
    Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Ronny Sompie (tengah). Foto: Antara/Hafidz Mubarak
    Jakarta: Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ronny F Sompie menyebut pihaknya tidak berwenang melarang warga negara Indonesia (WNI) pulang ke negaranya. Termasuk Rizieq Shihab.

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham, kata Sompie, mendapat mandat lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mengatur perlintasan manusia lintas batas negara. Baik WNI dan atau warga negara asing.

    "Undang-undang (UU Keimigrasian) menganut hak asasi secara internasional. Yang ditangkal atau ditolak berdasarkan Pasal 98 UU Nomor 6/2011 mengacu kepada ketentuan umum berkaitan dengan penangkalan," kata Sompie di Jakarta, Selasa, 12 Novembe 2019.

    Ditjen Keimigrasian belum pernah menerbitkan untuk menolak atau menangkal Habib Rizieq masuk ke Indonesia sampai saat ini. Pasal 14 UU Keimigrasian menyatakan Pemerintah Indonesia tidak berwenang untuk menolak atau menangkal WNI yang akan kembali masuk ke Indonesia setelah bepergian di luar negeri.

    Pasal 98 UU Keimigrasian mengatur penangkalan hanya untuk WNA atas permintaan aparat penegak hukum karena ada kasus yang ditangani atau berkaitan pelanggaran keimigrasian.

    "Jadi hanya orang asing yang bermanfaat bagi Indonesia, yang tidak membahayakan Indonesia, yang boleh masuk ke Indonesia. Hanya berlaku untuk orang asing penangkalannya," ujarnya.  

    Pengakuan Rizieq Shihab yang mengaku tidak bisa kembali ke Indonesia karena dicekal Pemerintah Arab Saudi dipastikannya bukan atas permintaan Indonesia.

    "Apakah ini berkaitan dengan visa yang diberikan, dan sebagainya, atau ada persoalan yang lain. Tentu ini menjadi kewenangan dari pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini, pejabat imigrasi yang diberikan kewenangan oleh negaranya mengatur WNA," katanya.

    Pemerintah Indonesia tak bisa berbuat banyak jika memang pencekalan itu menjadi keputusan Pemerintah Arab Saudi. Kedaulatan negara tidak bisa diganggu negara lain.

    Polemik pencekalan ini bermula setelah Rizieq Shihab mengeluarkan pernyataan di sebuah tayangan YouTube dengan akun Front TV. Rizieq mengaku tidak bisa kembali karena dicekal pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id