Pengendara Didorong Ajukan Class Action Jalan Tol Berlubang

    Medcom - 16 Februari 2020 17:48 WIB
    Pengendara Didorong Ajukan <i>Class Action</i> Jalan Tol Berlubang
    Pecah ban di jalan tol akibat jalan berlubang bisa saja terjadi selama perjalanan. Foto: Medcom.id/Ekawan Raharja
    Jakarta: Pengendara didorong mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action dalam menyikapi jalan berlubang. Hal ini untuk menyikapi sejumlah jalan berlubang di ruas tol, khususnya di ruas tol Soedijatmo yang menghubungkan Jakarta dengan Bandara Soekarno-Hatta.

    "Ban pecah akibat jalan berlubang di tengah jalan tol sangat berbahaya. Kendaraan yang tengah dalam kecepatan tinggi bisa terguling dan menyebabkan tabrakan beruntun," kata Ketua Masyarakat Transportasi (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono, melalui keterangan tertulis, Minggu, 16 Februari 2020.

    Sejumlah kasus pecah ban masih terjadi di jalan tol yang dikelola Jasa Marga, seperti di ruas tol Sedijatmo baru-baru ini. Beberapa kendaraan mengalami pecah ban saat melintasi ruas tol itu akibat jalan berlubang. 

    Untuk kasus ini, Bambang menilai PT Jasa Marga telah melanggar UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan sejumlah aturan turunannya, seperti PP No 15/2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri PU No 295/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

    "Jalan tol harus memenuhi SPM (standar pelayanan minimal) yang telah ditetapkan di aturan-aturan itu," kata Anggota DPR periode 2014-2019 ini.

    SPM jalan tol harus memenuhi sejumlah indikator, seperti tidak boleh berlubang, melekuk (rutting), dan retak. “Jangankan retak, kejadian di ruas tol Sedijatmo itu membuktikan jalannya berlubang. Berarti Jasa Marga (sebagai operator) dan BPJT (regulator) telah melanggar aturan dan membahayakan pengguna jalan tol,” kata investigator senior di Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) ini.

    Menurut Bambang, Jasa Marga telah melanggar UU tentang Jalan dan Pasal Pasal 62 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya hingga lima tahun penjara dan denda Rp2 Miliar.

    Dia juga mempertanyakan peran dan profesionalisme BPJT selaku regulator yang bertugas mengawasi pengelolaan jalan tol dan SPM. "BPJT seharusnya menjadi pengontrol antara tarif jalan tol dengan pemenuhan SPM. Tidak melulu tentang penerimaan pengajuan kenaikan tarif," katanya. 

    Untuk itu, Bambang mendorong pengguna jalan tol maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen mengajukan class action terhadap Jasa Marga dan BPJT karena tidak melaksanakan kewajibannya.

    "Banyak yang belum dilakukan secara profesional, sehingga direksi Jasa Marga dan BPJT harus bertanggung jawab. Publik membayar tarif jalan tol untuk mendapatkan kecepatan, kenyamanan, dan keselamatan. Kalau jalannya tidak layak dan macet buat apa," kata dia.

    Sebelumnya, Jasa Marga menyatakan siap mengganti rugi kendaraan yang mengalami kerusakan akibat jalan berlubang di ruas tol. Mekanisme ganti rugi diatur pada Pasal 4 ayat 2 Keputusan Direksi Jasa Marga Nomor 117/KPTS/2007 Pasal 4 ayat 2. Isinya adalah 'kejadian yang menimpa pengguna jalan yang dapat diklaim di antaranya akibat kerusakan jalan antara lain jalan berlubang.'

    "Pengguna jalan yang mengalami bocor ban atau kerusakan kendaraan akibat jalan berlubang dapat mengajukan klaim ganti rugi dengan menunjukan bukti fisik kerusakan kendaraan, penyebab kerusakan, serta bukti tanda terima transaksi tol," kata Manager Area Jasa Marga Tollroad Operator (pengelola ruas tol Soedijatmo), Agus Pramono, 6 Februari 2020.





    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id