Elsam Dorong Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Medcom - 27 September 2019 23:10 WIB
    Elsam Dorong Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi
    Dialog soal RUU KKS di Jakarta. Foto: Istimewa
    Jakarta: DPR sepakat membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Ke depan, DPR dan pemerintah justru diminta mengutamakan pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). 

    "Sebab, RUU Perlindungan Data Pribadi akan memberi jaminan bagi perlindungan warga negara,” kata Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, dalam konferensi pers penolakan Koalisi Masyarakat Sipil atas pengesahan RUU KKS di Kantor Setara, Jakarta Selatan, Jumat, 27 September 2019.

    Koalisi masyarakat sipil sejak awal mendorong penundaan pengesahan RUU KKS. Mereka khawatir keberadaan beleid itu justru bisa mengancam kebebasan sipil. 

    "DPR seharusnya membuka ruang lebih panjang dan luas dengan pemangku kepentingan. Tidak hanya dengan pemerintah, tapi rakyat dan pemangku kepentingan bisnis," kata Wahyudi.

    Dalam membahas RUU KKS, tambah dia, DPR perlu menerjemahkan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM). Jangan sampai justru mengancam kebebasan sipil dan menciptakan ketidakamanan individu. 

    "Negara bertanggung jawab penuh melindungi hak dan keamanan warganya," katanya.

    Peneliti HAM dan sektor keamanan, SETARA Institute, Ikhsan Yosarie berpendapat pembahasan RUU KKS cenderung dilakukan secara tergesa-gesa dan minim partisipasi publik. Kondisi ini menimbulkan dugaan kecurigaan adanya kepentingan di balik pembahasannya.

    Ia melihat RUU ini justru mengedepankan pendekatan negara (state centric). Menurutnya, RUU ini gagal untuk memberikan kejelasan dalam memastikan perlindungan keamanan individu, perangkat, dan jaringan dalam ruang siber. 

    Menurutnya, RUU ini juga lebih banyak memberikan definisi yang identik dengan pengaturan keamanan nasional pada aspek pertahanan. Sebaliknya, beleid ini melupakan elemen-elemen dalam keamanan siber seperti sistem komputer, perangkat, dan jaringan siber.

    Hal lain yang disoroti adalah ambiguitas dalam tata kelola dan kerangka kerja kelembagaan yang berwenang. Kondisi tersebut berpotensi tumpang tindih bahkan memunculkan sengketa kewenangan.

    Sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dalam RUU ini antara lain Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 38, Pasal 47, Pasal 48.

    DPR membatalkan pengesahakan RUU KKS, hari ini. Pembatalan dilakukan karena tidak adanya perwakilan pemerintah, dalam hal ini menteri, dalam Rapat Panitia Khusus RUU KKS.

    "Hari ini adalah penutupan masa sidang. Artinya, masa sidang DPR sudah selesai. Jadi, bukan ditunda, tapi dibatalkan," kata Ketua Pansus RUU KKS Bambang Wuryanto.

    Menurutnya, RUU KKS juga tak bisa dilanjutkan oleh anggota DPR periode mendatang. Meski begitu, RUU ini tetap akan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR periode 2019-2024.



    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id