KPU Ubah Tahapan Pilkada Serentak 2020 Imbas Covid-19

    Fachri Audhia Hafiez - 22 Maret 2020 21:50 WIB
    KPU Ubah Tahapan Pilkada Serentak 2020 Imbas Covid-19
    Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal
    Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunda tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Hal ini dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus korona (covid-19) di sejumlah daerah.

    Keputusan itu termaktub dalam surat keputusan KPU nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Keputusan ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020 kemarin.

    "Kesatu, menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020," bunyi surat keputusan tersebut sebagaimana diterima Medcom.id, Minggu, 22 Maret 2020.

    Poin kedua memerinci jadwal pelaksanaan penundaan. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan 22 Maret 2020 dan masa kerja panitia pemungutan suara dimulai 23 Maret 2020-23 November 2020 dengan ketentuan PPS sudah dilantik masa kerjanya.

    PPS yang baru akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkordinasi pihak terkait yakni pemerintah daerah dan kepolisian setempat.

    Jadwal verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, yang terdiri dari penyampaian dukungan bakal pasangan kepala daerah kepada PPS pada 26 Maret 2020-2 April 2020. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan akan dilakukan selama 14 hari. Jarak ini sejak dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon diterima oleh PPS yakni 26 Maret 2020-15 April 2020.

    Baca: Pilkada Dinilai Berisiko Jadi Sarana Penyebaran Korona

    Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan dilaksanakan 16 April 2020-22 April 2020. Kemudian rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota yakni 23 April 2020-24 April 2O2O. Sedangkan rekapitulasi dukungan di tingkat provinsi 25 April 2020-26 April 2020.

    "Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 27 April 2O2O-28 April 2020," bunyi surat tersebut.

    Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yakni 29 April 2020-1 Mei 2020. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan diselenggarakan 29 April 2020-2 Mei 2020.

    Verifikasi administrasi dan penggandaaan dokumen dukungan perbaikan dilaksanakan 1 Mei 2020-9 Mei 2020. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota, 10 Mei 2020-12 Mei 2020

    Berikutnya, penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan kepala daerah kepada PPS yakni 13 Mei 2020 sampai 15 Mei 2020. Dengan catatan, verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan 13 Mei 2020-21 Mei 2020.

    Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2O20-24 Mei 2020. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota: 25 Mei 2020-26 Mei 2020.

    Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi: 27 Mei 2020-28 Mei 2020. Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) 26 Maret 2020-15 April 2020. Masa Kerja PPDP 16 April 2020-17 Mei 2020.

    Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020-17 April 2020. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020-17 Mei 2O2O.

    "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (21 Maret 2020)," tutup surat tersebut.





    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id