Butuh Surpres Baru Memperbaiki RUU Pertanahan

    Media Indonesia - 21 Agustus 2019 23:35 WIB
    Butuh Surpres Baru Memperbaiki RUU Pertanahan
    Anggota Panitia Kerja RUU Pertanahan, Firman Subagyo. Foto: MI/Susanto
    Jakarta: Banyaknya kritikan dari akademikus mengenai isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan disoroti anggota DPR. Kritikan itu hendaknya disikapi dengan mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) baru sebagai jalan keluar menjawab kritikan.

    "Surpres baru diperlukan agar RUU Pertanahan bisa dibahas bersama oleh semua kementerian terkait," kata Anggota Panitia Kerja RUU Pertanahan, Firman Subagyo, Rabu, 21 Agustus 2019.

    Selama ini pembahasan RUU Pertanahan lebih banyak dilakukan antara Komisi II DPR dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Firman berharap semua kementerian terkait juga dilibatkan, meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan sejumlah lembaga terkait.

    Presiden Jokowi telah meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk membantu mencari jalan penyelesaian RUU Pertanahan. Wapres lantas mengumpulkan sejumlah menteri terkait di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

    Para menteri dan wakil dari lembaga pemerintah berdiskusi dan memberi masukan terkait pasal-pasal dalam RUU Pertanahan agar tidak menimbulkan masalah jika disahkan nanti. Jusuf Kalla juga meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk mengoordinasi dan menyinkronkan persoalan pasal-pasal yang terkandung dalam RUU Pertanahan.

    "Langkah tersebut sudah benar. Karena itu Presiden tinggal mengeluarkan Surpres baru agar pasal-pasal di RUU Pertanahan yang berpotensi menimbulkan masalah dapat segera dibenahi," katanya.

    Dengan adanya Supres baru, lanjut Firman, kementerian terkait bisa segera menyusun tugas masing-masing terkait hal yang bersinggungan dengan RUU Pertanahan. Hal ini juga memungkinkan adanya daftar inventarisasi masalah (DIM) baru.

    Firman menegaskan RUU Pertanahan harus sejalan dengan keinginan pemerintah yang tengah mendorong tumbuhnya iklim investasi. Presiden Jokowi bahkan telah menyatakan hal tersebut berulang-ulang di berbagai forum.

    Baca: Pengesahan RUU Pertanahan Disebut Picu Laju Deforestasi

    Sejumlah akademikus mempersoalkan adanya pasal-pasal di RUU Pertanahan yang bertentangan dengan UU lain. Mereka mendesak RUU Pertanahan dikaji ulang lebih mendalam dan ditunda pengesahannya.

    Firman khawatir RUU ini menjadi polemik jika tergesa disahkan tanpa kajian mendalam. Apalagi dia juga menemukan ada pasal-pasal yang berpotensi mendorong perusahaan tambang melakukan penambangan tanpa izin. 

    "Perusahaan tambang bisa memanfaatkan pasal-pasal dalam RUU Pertanahan ini untuk menambang di kawasan hutan. Hal ini tentu mendorong terjadinya deforestasi," katanya.




    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id