Kemenhub Tak Wajibkan Helm Saat Bersepeda

    Antara - 24 September 2020 05:09 WIB
    Kemenhub Tak Wajibkan Helm Saat Bersepeda
    Kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, dipenuhi peseda kendati CFD tak diterapkan, Minggu, 26 Juli 2020. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

    "Parkir untuk sepeda ini tidak hanya ruang tapi juga alat untuk parkir sepedanya. Arahan kita parkir sepeda harus mudah dijangkau oleh pesepeda, lokasinya tidak terlalu jauh sehingga akan mendorong minat masyarakat cepat bertambah untuk bersepeda,” lanjut dia.

    Kehadiran regulasi ini diharap dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Sepeda dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari untuk berpindah tempat dalam jarak dekat.

    “Daya beli masyarakat saat ini sudah semakin baik, sehingga kecenderungannya adalah masyarakat mampu membeli kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, dampaknya muncul polusi, kebisingan, dan kemacetan. Sekarang mumpung timbul fenomena penggunaan sepeda untuk kegiatan sehari-hari di masyarakat, kami bantu untuk mengembangkan minat tersebut,” kata Dirjen Budi.

    Budi memastikan dengan PM Nomor 59 Tahun 2020, pemerintah mempunyai landasan hukum untuk pengaturan penggunaan sepeda. Dasar hukum berlalu lintas ini sesuai Undang-Undang (UU) Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    “Dalam UU 22 Tahun 2009 ini belum ada sanksi yang mengatur pidana bagi lalu lintas bersepeda karena pengaturan untuk kendaraan tidak bermotor itu diserahkan kepada daerah. PM 59/2020 ini sebenarnya hanya pedoman teknis bagi masyarakat agar mengetahui tata cara bersepeda yang berkeselamatan,” jelas dia.

    Baca: Kemenhub: Sanksi Bersepeda Diserahkan kepada Pemda

    Dalam PM ini juga diatur tata cara berbelok, berhenti, dan rambu-rambu hingga fasilitas yang diperlukan. Ada beberapa isyarat tangan yang dapat digunakan pesepeda misalnya saat belok kanan, belok kiri, berhenti, dan mempersilahkan untuk mendahului.

    “Untuk mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemda (pemerintah daerah) dapat menentukan jenis dan penggunaan sepeda apa saja yang boleh beroperasi di wilayahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,” ujar dia.

    (OGI)
    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id