Masalah QR Code Hingga Vaksin Booster Jemaah Umrah Akan Dituntaskan

    Fachri Audhia Hafiez - 29 September 2021 07:39 WIB
    Masalah QR Code Hingga Vaksin Booster Jemaah Umrah Akan Dituntaskan
    Ilustrasi aplikasi PeduliLindungi. Medcom.id



    Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), serta Telkom selaku operator aplikasi PeduliLindungi membahas sejumlah masalah penyelenggaraan umrah. Salah satunya terkait masalah vaksinasi dosis ketiga atau booster.

    "Kami mengajak Kemenkes dan Kemenlu untuk bersinergi dalam upaya diplomasi, agar jemaah yang sudah vaksin dengan dua dosis lengkap tidak perlu lagi menggunakan booster," kata Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Ramadhan Harisman melalui keterangan tertulis, Rabu, 29 September 2021.

     



    Ramadhan mengatakan pemerintah juga membahas skema jemaah umrah Indonesia apabila diharuskan vaksin booster oleh Arab Saudi. Hal itu perlu diatur dalam ketentuan pemerintah.

    "Ini akan kami konsultasikan di level pimpinan masing-masing kementerian," ujar Ramadhan.

    Masalah lain yang dibahas yakni terkait quick response code (QR code) sertifikat vaksin Indonesia yang tidak terbaca pada sistem Arab Saudi. Menurut Ramadhan, berdasarkan penjelasan dari perwakilan Telkom, QR code bukan tidak bisa dibaca.

    Sistem yang diterapkan pada sertifikat vaksin Indonesia memang sengaja diatur agar menjaga keamanan data penduduk Indonesia. Kebijakan pengamanan data ini berlaku untuk semua negara.

    Ramadhan menuturkan pemerintah berupaya agar QR Code tersebut bisa terbaca di sistem Saudi. Kemudian, data apa saja yang bisa dibuka berdasarkan kebutuhan informasi pihak Arab Saudi.

    "Dari contoh sertifikat negara yang sudah mengirimkan jemaah, data yang dibutuhkan umumnya sebatas, nama, nomor paspor, dan keterangan vaksin, ini akan dibahas lebih lanjut antara Kemenag, Kemenkes, dan Telkom," ucap Ramadhan.

    Pemerintah juga membahas mengenai alur visa. Hal itu untuk menyesuaikan proses digitalisasi penyelenggaraan umrah yang berlaku saat ini.

    "Kami akan mengidentifikasi sejumlah pertanyaan untuk kemudian kami bahas bersama dengan Dubes Arab Saudi di Jakarta," terang Ramadhan.

    Integrasi aplikasi PeduliLindungi dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Terpadu Umrah dan Haji (Siskopatuh) juga menjadi pokok pembahasan. Integrasi diperlukan utamanya terkait dengan data jemaah, khususnya paspor dan visa.

    Sebab, pada aplikasi PeduliLindungi, yang terinput adalah data Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Aplikasi di Saudi membutuhkan data nomor paspor, dan itu adanya di Siskopatuh. Ini yang akan kami jajaki untuk proses integrasi dengan PeduliLindungi," kata Ramadhan.

    Baca: Kemenag Lobi Dubes Saudi Agar Jemaah Segera Berangkat Umrah
     

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id