• DONASI PALU/DONGGALA :
    Tanggal 14 NOV 2018 - RP 51.052.810.215

  • Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (Mandiri - 117.0000.99.77.00) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Pemerintah Disarankan Naikkan Iuran BPJS

Amaluddin - 09 November 2018 20:52 wib
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Ahmad Ansyori.
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Ahmad Ansyori. Medcom.id/Amaluddin

Surabaya: Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyebut defisit keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), kesalahan pemerintah pusat dalam menetapkan iuran peserta. DJSN meminta pemerintah untuk menutupi defisit anggaran tersebut.

"Menurut saya, tidak akan terjadi defisit kalau pemerintah menetapkan tarif tinggi pada peserta BPJS. Sementara sekarang terjadi defisit, pemerintah tidak mau menutup. Itu tidak betul namanya," kata anggota DJSN, Ahmad Ansyori, di Surabaya, Jumat, 9 November 2018.

Ansori mengaku telah berulang kali mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan usulan DJSN tentang pembiayaan jaminan kesehatan. Namun, peringatan DJSN tersebut tidak digubris pemerintah.

"Dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No 40 Tahun 2004, DJSN bertugas mengusulkan kepada Presiden besaran iuran untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Usulan itu sudah dilakukan DJSN sejak tahun 2014 dan 2015," ujarnya.

DJSN sudah mengusulkan pemerintah menetapkan iuran jaminan kesehatan sebesar Rp36 ribu. Pemerintah justru memilih menetapkan tarif yang lebih rendah dari usulan DJSN.

Pemerintah menetapkan tarif sebesar Rp19.500 untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tarif Rp25.500, untuk peserta umum (kelas 3). Peserta PBI merupakan anggota BPJS Kesehatan yang menerima subsidi, namun iuran yang dibayarkan termasuk di batas bawah.

"Konsekuensinya, gunakan pasal 48 UU DJSN itu. Kalau terjadi kekurangan pendanaan, maka pemerintah harus menutupnya,” ujarnya.

Ansori menilai tarif Rp36 ribu sudah ideal. Rumus sederhananya kesesuaian antara manfaat dan pendanaan. Di UU sudah ditetapkan manfaat seluruhnya, kecuali kosmetik dan kecelakaan kerja karena ada problem PKK.

"Kalau tidak mau Rp 36 ribu, ada dua cara, yaitu, kurangi manfaatnya atau manfaat tetap, tutupi selisihnya,” ungkapnya.


 


(SUR)


BACA JUGA
BERITA LAINNYA

Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id

Bagaimana Kami Menguji

Kami menguji produk dengan subjektif karena mengutamakan pengalaman penggunaan. Meski demikian, kesimpulan yang kami ambil juga didasari sejumlah data dari perangkat lunak tertentu yang kami gunakan untuk melihat kinerja produk.

Khusus untuk menguji perangkat keras dan perangkat lunak komputer, kami menggunakan konfigurasi yang identik untuk tiap produk. Berikut komponen testbed resmi Metrotvnews.com.

Hardware

  • Prosesor: Intel Core i7-7700K, AMD Ryzen 7 1800X
  • Motherboard: ASUS Z270F STRIX Gaming, MSI X370 Gaming Pro Carbon
  • VGA: MSI GTX 1080 Gaming X, ASUS RX 480 STRIX 8GB
  • RAM: Corsair Vengeance LPX 3200MHz (2x8GB)
  • Penyimpanan: Corsair Neutron XTi 240GB
  • PSU: Corsair RM850X
  • Case: MSI DIY Case
  • Monitor: ASUS PB287Q 4K, AOC C3583FQ
  • Keyboard: Logitech G900 Chaos Spectrum, Logitech G402 Hyperion Fury
  • Mouse: Logitech G440, Logitech G240
  • Headset: Logitech G430, Logitech G633

Software

Performa dan Baterai: PCMark 8, 3DMark, Crystal Disk Mark
Gaming: The Witcher 3: Wild Hunt, Ashes of Singularity, Tom CLancy's Ghost Recon Wildlands

Kami juga menggunakan metode pengujian yang sama untuk semua gadget. Meski di pasar tersedia beragam perangkat lunak benchmarking, kami hanya memilih tiga berdasarkan reputasi mereka yang diakui secara internasional, 3DMark dan PCMark 2.0.