90 Orang Dirawat di RSPP Pascademo

    Theofilus Ifan Sucipto - 25 September 2019 11:34 WIB
    90 Orang Dirawat di RSPP Pascademo
    Kepolisian melewati massa demo saat aksi di Depan Gedung MPR, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019. Foto: MI/Saskia Anindya Putri
    Jakarta: Sebanyak 90 orang yang terlibat demonstrasi di DPR dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan. Saat ini, tiga orang masih menjalani perawatan.

    Direktur Utama RSPP Kurniawan Iskandarsyah memerinci tiga orang datang ke RSPP pukul 16.30 WIB, Selasa, 24 September 2019. Sekira pukul 18.00, 30 orang lainnya datang ke RSPP.

    "Terakhir (Rabu, 25 September 2019) pukul 01.00 WIB, totalnya sekitar 90 pasien," kata Kurniawan di RSPP, Rabu, 25 September 2019.

    Menurut dia, 74 orang telah dipulangkan karena kondisinya membaik. Sementara itu, 14 orang lainnya masih membutuhkan observasi, sedangkan dua orang lainnya mengalami luka cukup serius. 

    "Tiga orang (masih) dirawat akibat trauma tumpul," ujar Kurniawan.

    Satu pasien dirawat dirawat secara intensif. Kurniawan tidak menutup kemungkinan pasien tersebut harus dioperasi.

    Pasien kedua, kata Kurniawan, juga mengalami trauma tumpul di tulang belakang. Namun dokter hanya mengambil tindakan konservatif.

    "Pasien ketiga trauma tumpul di kepala mendapat jahitan. Tapi kondisi baik, tidak memerlukan operasi," tutur dia.

    Meski begitu, dia belum bisa membeberkan identitas ketiga korban. Pasalnya, RSPP belum mendapat izin dari keluarga korban.

    Yang jelas, kata Kurniawan, ketiga korban adalah pria. Satu orang berusia 19 tahun sedangkan dua orang lainnya berusia 20 tahun. Kurniawan menyebut 99 persen korban adakah mahasiswa. Sisanya relawan serta awak media. 

    Sebelumnya, mahasiswa dan kelompok masyarakat mendemo DPR untuk menolak pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Massa menentang pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). 

    Mereka juga memprotes RUU Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena melonggarkan hukuman koruptor. Selain itu, massa meminta RUU Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan, dibatalkan. 

    DPR dan pemerintah pun sepakat menunda pengesahan empat RUU. Aturan itu meliputi RUU RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).



    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id