comscore

Menkominfo Minta Jaringan 4G di Wilayah 3T Terjamin

Whisnu Mardiansyah - 25 Januari 2022 23:33 WIB
Menkominfo Minta Jaringan 4G di Wilayah 3T Terjamin
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Dokumentasi
Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menekankan layanan seluler dan internet dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik tanpa ada kendala. Tak terkecuali masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). 

Johnny mengajak semua pihak penyedia layanan telekomunikasi menjaga kualitas layanan.
“Saya sangat menekankan jangan sampai terjadi interupsi pelayanan sinyal 4G bagi masyarakat khususnya masyarakat 3T (terdepan, terluar dan tertinggal),” ujar Johnny di Jakarta, Selasa, 25 Januari 2022.
Johnny menegaskan agar masyarakat bisa menjangkau layanan telekomunikasi seluler 4G tanpa ada kendala. Hal itu, menurutnya menjadi tugas bersama BAKTI Kementerian Kominfo dan penyedia layanan seluler 4G.

“Pembangunan layanan seluler 4G melalui Base Transceiver Station (BTS) baik oleh BAKTI Kementerian Kominfo dan mitra operator seluler dapat dijangkau masyarakat tanpa terjadi masalah dalam pelayanan. Sekali layanan sinyal tersedia, tetaplah harus tersedia, ini tugas kita bersama,”  ujarnya.

Baca: Menkominfo Dorong Peningkatan Kecakapan Digital

Kepada Presiden Direktur XL Axiata Tbk Dian Siswarini dan Direktur PT Telekomunikasi Seluler Hendri Mulya Syam, Johnny berharap kerja sama dengan BAKTI Kementerian Kominfo yang akan berjalan satu dekade ke depan berjalan dengan baik.

“Tidak ada pekerjaan yang tanpa masalah, masalah yang mungkin akan muncul membutuhkan kolaborasi dan kreativitas kita untuk menyelesaikan demi layanan yang lebih baik bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurut Johnny, pemerintah telah mengembangkan dukungan pembiayaan  melalui skema-skema public private partnership atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Bahkan, sindikasi pembiayaan internasional dan domestik juga akan dilibatkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

“Karenanya saya mengajak lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan nasional untuk ikut mengambil bagian dalam skema pembiayaan pembangunan ICT infrastruktur, yang disediakan oleh pemerintah Indonesia melalui BLU BAKTI maupun oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya,” paparnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, yang kemudian diterjemahkan lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, Pemerintah berkomitmen agar sektor digitalisasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.


(WHS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id