LBH Pers Minta Polisi Usut Kasus Kekerasan Jurnalis

    Nur Azizah - 04 Maret 2019 02:17 WIB
    LBH Pers Minta Polisi Usut Kasus Kekerasan Jurnalis
    Unjuk rasa jurnalis. Foto: ANT/Novrian Arbi
    Jakarta: Tindak kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput munajat 212 di lapangan Monas, Kamis 21 Fabruari 2019 lalu disoal. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak polisi mengusut kasus kekerasan terhadap jurnalis. 

    Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, pelaku kekerasan dan usaha menghalang-halangi pekerjaan jurnalis telah melanggar UU Pers No 40 Tahun 1999. "LBH Pers mencatat, aksi kekerasan, intimadasi, dan persekusi jurnalis mulai marak sejak Pilkada DKI Jakarta 2017," kata Ade di Jakarta, Minggu 3 Maret 2019.

    Sejak pilkada 2017, sejumlah kekerasan terjadi, seperti yang dialami Jurnalis Metro Tv dan Global Tv saat meliput aksi 112 tahun 2017. Saat itu, mobil Kompas Tv di diusir massa aksi.

    Kemudian juga ada aksi persekusi jurnalis Detik.com yang hendak mengambil foto sampah dalam aksi Bela Tauhid II, November 2018 lalu. Jurnalis Kumparan juga pernah mengalami hal serupa saat membuat liputan tentang imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

    Persekusi juga menimpa jurnalis CNNIndonesia.com yang membuat berita kutipan doa dari tokoh politik Amien Rais. Ade menyampaikan, rentetan kasus-kasus ini menunjukkan adanya ancaman kekerasan nyata bagi jurnalis saat bekerja.

    "Selain kekerasan fisik langsung, ada juga pola kekerasan baru yaitu persekusi dengan cara doxing atau tracking data pribadi jurnalis, kemudian diunggah di media sosial dengan manambahkan narasi provokatif," ungkap dia.

    Ade menuturkan, tindakan sekelompok massa yang mengintimidasi jurnalis saat meliput di ruang-ruang publik bisa dikategorikan sebagai sensor terhadap produk jurnalistik.

    “Kalau kita perhatikan, sejak aksi massa 212 pada tahun 2016 sampai dengan malam munajat 212, selalu saja ada kekerasan yang dialami jurnalis saat meliput. Ada persekusi yang menimpa jurnalis Metro TV, Tirto.id, CNN Indonesia, dan Detik,” kada Ade. 

    Menurut Ade, harus ada komitmen dan ketegasan dari stakeholder terkait untuk mendukung iklim kebebasan pers di Indonesia. Baik itu dari aparat kepolisian, pimpinan organisasi kemasyarakatan, bahkan dari perusahaan media tempat jurnalis bekerja. 

    “Terutama dari Ormas, harus ada instruksi langsung dari pemimpinnya, bahwa tidak boleh ada tindak kekerasan terhadap jurnalis saat meliput. Ketegasan itu diperlukan sebagai bentuk dukungan terhadap iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia,” ujar Ade. 

    Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani menegaskan, setiap usaha yang menghalang-halangi kerja jurnalistik sama saja dengan menciderai demokrasi. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berfungsi untuk mengawasi semua sektor dalam sistem bernegara baik itu eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.

    “Bagaimana jurnalis bisa melakukan fungsi pengawasan kalau saat meliput selalu mendapat tekanan dari massa? Ini kegelisahan yang dirasakan oleh teman-teman di lapangan. Polisi harus tegas menidak pelaku menggunakan UU Pers,” tegas Asnil.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id