comscore

KLHK: Salah Jika Tudingan Deforestasi di Papua Diarahkan ke Pemerintahan Jokowi

Media Indonesia.com - 14 November 2021 20:59 WIB
KLHK: Salah Jika Tudingan Deforestasi di Papua Diarahkan ke Pemerintahan Jokowi
Deretan foto yang diambil dari satelit NASA sejak 2001 hingga 2019. Foto: KLHK
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan pernyataan terkait tudingan deforestasi di Papua. Deforestasi seluas setengah DKI Jakarta itu disebut terjadi di era pemerintahan sebelum Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu didukung dengan deretan foto yang diambil dari satelit National Aeronautics and Space Administration (NASA) sejak 2001 hingga 2019. KLHK menyatakan konsesi sawit itu diberikan kepada PT Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Papua, pada 2009.
"Konsesi sawit itu diberikan oleh Menteri Kehutanan MS Kaban di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 5 Oktober 2009. Luasnya 34.057 hektare atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta," ujar Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) KLHK, Nunu Anugrah, melalui pernyataan tertulis, Minggu, 14 November 2021. 

Menurut Nunu, dua foto satelit NASA, yakni foto 2001 dan 2019, yang beredar di sejumlah media massa tidak cukup untuk menggambarkan laju pergerakan deforestasi di konsesi sawit. Apalagi, tudingan deforestasi diarahkan kepada pemerintahan saat ini.

Pernyataan tertulis ini, kata Nunu, dibuat agar tak ada kegagalan persepsi yang luas. Nunu mengatakan data liputan satelit tahunan tersebut sangat penting untuk disajikan agar informasi data satelit tidak terputus jika hanya menyajikan foto satelit 2001 dan 2019. Dan gambaran itu jelas membuat persepsi publik yang tidak tepat. 

"KLHK menggarisbawahi bahwa deforestasi di konsesi sawit PT Dongin Prabhawa mulai dilakukan oleh pihak perusahaan pada 2011. Dua tahun setelah konsesi diberikan pada awal Oktober 2009," jelas Nunu. 

Baca: Beda Pengertian Sikap Soal Deforestasi Antara Indonesia-Inggris

Nunu mengatakan pergerakan deforestasi terus meluas pada 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Secara umum, luasan deforestasi tidak mengalami pergerakan lagi berdasarkan foto satelit 2017 hingga 2020. 

"Pergerakan deforestasi tersebut, dapat diperiksa secara mudah melalui Google Earth pada fitur data tahunan," kata dia. 

Tidak relevan 

Nunu menyatakan tidak relevan untuk menyimpulkan seolah-olah wajah hutan Papua telah gundul akibat deforestasi di konsesi sawit tersebut. Apalagi hanya ditunjukkan oleh dua foto liputan satelit 2001 dan 2019. Mengingat, luas izin konsesi yang diberikan di era Presiden SBY tersebut seluas setengah DKI Jakarta.

"Luas Provinsi Papua setara sekitar 472 kali lipat luas DKI Jakarta. Hampir 70 persen hutan Papua berada dalam peta moratorium permanen,” tambah Nunu. 

Sementara itu, hampir seluruh pelepasan kawasan hutan di Papua dan Papua Barat untuk sawit diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya, yakni pada periode 2005 hingga 2014.

Data satelit juga menunjukkan bahwa hampir seluruh deforestasi untuk sawit di Papua dan Papua Barat terjadi pada areal-areal perizinan sawit yang diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya. "Sehingga, tidak benar bahwa kesalahan deforestasi dimaksud seolah di era Presiden Jokowi," ujar Nunu.

(UWA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id